Antisipasi Banjir di Daerah Minim

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluhkan kecilnya anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk mengantisipasi bencana banjir.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

"Anggaran penanggulangan bencana itu idealnya 1% dari APBD. Tetapi pemerintah daerah hanya menganggarkan 0,02%-0,07%. Hal ini menunjukkan minimnya antisipasi baik pemda maupun DPRD terhadap bencana ketika menyusun anggaran," jelasnya.

Padahal, menurut studi BNPB, tidak ada satu daerah pun di Indonesia bebas dari ancaman bencana.

Menurut Sutopo, secara keseluruhan terdapat 13 ancaman bencana termasuk banjir dan tanah longsor.

"Oleh karena itu, legislatif dan eksekutif di daerah harus kompak. Jangan hanya melihat infrastruktur karena nyawa warga masyarakat juga penting," ujar Sutopo.

BNPB menyiapkan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di daerah pada tahun ini sebesar Rp2,5 triliun.

Dana tersebut diharapkan dapat mengatasi bencana banjir dan longsor pada tahun ini.

"Agar meringankan daerah yang anggaran bencananya kurang. Namun, daerah tidak berani memakai dana BNPB karena takut terhadap pertanggungjawaban yang salah sehingga berujung pidana," ungkap Sutopo.

Sutopo bukan hanya menyoroti minimnya perhatian pemda terhadap anggaran bencana.

Tidak sedikit pula kepala daerah yang belum menyusun rencana kedaruratan apabila bencana menerjang daerah mereka.

"Bencana banjir mengancam 315 kabupaten/kota dan sebanyak 274 kabupaten/kota terancam longsor."

Kondisi tersebut semakin diperparah adanya pembiaran oleh pemerintah daerah.

Sutopo mencontohkan di beberapa wilayah rawan bencana pemda justru menyediakan fasilitas listrik dan jalan.

"Kalau rencana tata ruang di daerah bagus, tidak mungkin ada warga tinggal di lokasi rawan banjir."

Sekadar identifikasi

Beberapa kepala dinas di daerah mengakui kecilnya anggaran untuk mengantisipasi bencana banjir tersebut. Kepala BPBD Balikpapan Suseno menyatakan dana untuk penanggulangan bencana itu jauh dari cukup.

"Anggaran dari APBD hanya Rp21 miliar, sedangkan kami butuh Rp30 miliar per tahun. Sebagian besar bencana di Balikpapan adalah kebakaran. Tidak ada lagi untuk menyiapkan berbagai peralatan menghadapi banjir dan angin puting beliung," jelas Suseno.

Menghadapi musim hujan, kata Suseno, pihaknya baru mengidentifikasi 10 titik rawan longsor dan banjir.

"Kami hanya mengimbau warga di atas lereng perbukitan untuk waspada di musim hujan ini."

Hal yang sama juga diutarakan Kepala BPBD Jambi Arief Munandar. Untuk menyiasati minimnya dana yang hanya Rp3,5 miliar, BPBD Jambi terlebih dulu memetakan daerah di hilir yang bakal diterjang banjir. "Kami belum menyentuh hulu Sungai Batanghari."

Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Lamongan, Jatim, sudah mengajukan anggaran Rp1,2 miliar untuk mengantisipasi banjir.

Kabag Humas Pemkab Lamongan Sugeng Widodo mengatakan dana itu diperuntukkan membangun infrastruktur pengendali banjir.

"Kami membangun enam embung di desa yang terhubung dengan waduk besar untuk mengurangi banjir di musim penghujan."

(SY/SL/YK/X-4)