Pemerintah Jamin Perbaikan Rumah Rusak Akibat Gempa M 7,6 di Manado

SATU orang tewas dan puluhan rumah rusak pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Kota Manado, Sulawesi Utara dan sekitarnya, Kamis (2/4).

Jumat (3/4), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto langsung terjun ke lokasi dan memastikan pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya perbaikan rumah warga yang terdampak.

Kehadiran Suharyanto di Manado, difokuskan untuk meninjau kerusakan di Gedung KONI (Hall B) serta permukiman warga. Di lokasi, ia berdialog dengan para korban yang masih trauma akibat gempa dahsyat itu. 

Baca juga : Seorang Warga Meninggal Akibat Gempa Manado

Seorang warga dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.

"Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami langsung memastikan kondisi di lapangan. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan terpadu," ujar Suharyanto di sela-sela peninjauan.

Tidak hanya memberikan dukungan moral, Suharyanto juga menyerahkan logistik kebutuhan dasar kepada warga terdampak serta santunan duka cita kepada keluarga korban. Ia pun mendoakan langsung mendiang di rumah duka.

Baca juga : Gempa Sulut dan Maluku Hari Ini, Prabowo Tekankan Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga Jumat siang telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock). Namun, kekuatannya terus menurun dan tak ada yang melampaui gempa utama.

"Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini," tambah Suharyanto.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara direncanakan segera menetapkan status tanggap darurat, menyusul dua kabupaten yang lebih dulu mengambil langkah serupa. 

Dengan status tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa perbaikan rumah rusak menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

Skema Perbaikan Rumah

Rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sedangkan yang rusak berat, diganti dengan pembangunan baru.

"Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah. Jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih," tegasnya.

Kementerian Sosial juga telah memantau pemberian santunan bagi ahli waris korban jiwa sesuai peraturan perundang-undangan. 

Meski belum ada laporan pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan terus melakukan asesmen lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi. (H-2)