Warga Tunggu 20 Tahun Tol Trans-Sumatra

MASYARAKAT Lampung sudah 20 tahun menantikan Jakarta Tol Trans-Sumatra (JTTS) yang sebentar lagi segera akan terwujud.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan ketika mendampingi Presiden Joko Widodo seusai meninjau pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggibesar di Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, kemarin.

Menurut Zulkifli, sebelumnya masyarakat selalu diberi janji, tetapi tidak kunjung terwujud.

"Tol ini akan mempermudah akses ekonomi warga di Provinsi Lampung sehingga dapat berkembang lebih cepat."

Presiden Jokowi menambahkan, pada 2018 JTTS akan berfungsi dan tembus hingga ke Palembang.

"Sekitar 2,5-3 tahun tembus ke Palembang. Saya memantau perkembangan setiap hari, setiap minggu."

Tidak sekadar memantau perkembangan pembangunan JTTS, Presiden juga memerhatikan persoalan di lapangan.

JTTS sepanjang 140 kilometer tersebut terbagi ke dalam empat sesi yang dikerjakan empat BUMN, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya.

BUMN diberi tugas mengerjakan infrastruktur, terutama proyek yang tidak menguntungkan secara ekonomis seperti JTTS.

"Siapa yang harus merintis? Ya, BUMN," ujar Presiden.

Saat ditanya tentang penolakan DPR terhadap anggaran PMN pada APBN 2016, Presiden menjelaskan bahwa anggaran PMN tidak ditolak, tetapi ditunda pembahasannya hingga Januari atau Februari 2016.

Menurut Jokowi, jika anggaran infrastruktur hanya dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum, pencapaian pembangunan tidak akan maksimal.

Selain meninjau kemajuan pembangunan proyek JTTS, Presiden berkunjung ke perusahaan pembuat kapal PT Daya Radar Utama (DRU), di Panjang, Bandar Lampung.

Menurut Gubernur Lampung Ridho Ficardo, DRU cukup banyak memberikan lapangan kerja kepada putra daerah.

Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km dengan tiga wilayah bukaan laut.

Provinsi ini juga memiliki luas perairan laut sekitar 24.820 km2 dengan 132 pulau-pulau besar dan kecil.

"Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia semaksimal mungkin kebutuhan kapal harus dibangun di galangan kapal dalam negeri seperti yang dilakukan DRU," tandas Ridho.