Produk Halal dari Amerika Serikat tak Perlu Uji Kehalalan Ulang

EKONOM yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  Anggito Abimanyu menegaskan, berbagai produk yang telah lulus halal dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak perlu lagi harus mengikuti uji kehalalan di Indonesia.

Di depan Jagongan Navigasi Ekonomi Syariah (Tidak) Efisien dan (Tidak) Sesuai Prinsip Syariah yang digelar ISEI Yogyakarta di GIK UGM, Sabtu  (28/2), Anggito menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani Perjanjian Dagang Timbal Balik atau Agreements on Reciprocal Trade yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan  Presiden Donald Trump.

Perjanjian ini berpotensi menghapus kewajiban sertifikasi halal. Anggito menegaskan, hal itu hanya berlaku bagi produk impor dari Amerika Serikat yang sudah lolos uji halal di negara asalnya. "Bukan untuk produk yang tidak mengikuti uji halal di negara asalnya," katanya.

Anggito lebih lanjut mengatakan, pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat halal di mana pun sama, karena mengggunakan aturan yang sesuai dengan ketentuan agama. Karena itu, jelasnya, ketika produk itu lolos di negara lain berarti juga sudah sesuai dengan aturan kehalalan yang berlaku di negara kita. "Jika kemudian harus mengikuti sertifikasi kehalalan di Indonesia, akan menambah biaya dan waktu," tegasnya.

PERBANKAN SYARIAH
Sementara terkait dengan perbankan syariah nasional, Anggito menegaskan, industri ini telah menunjukkan arah ekspansi yang semakin solid dan telah berada di jalur pertumbuhan yang tepat. "Setelah cukup lama tertahan di kisaran 5%, pangsa pasar perbankan syariah melonjak hingga 9% sejak 2022 dan menjadi fondasi penting menuju target ideal 20%," kata Anggito.

Dikatakan, dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terdapat dua bank syariah yang menjadi lokomotif utama pertumbuhan yaitu BSN (Bank Syariah Nasional) dan BSI (Bank Syariah Indonesia). Keduanya, ujarnya berhasil memperkuat struktur industri syariah nasional.

BSI terbentuk melalui merger sejumlah bank syariah BUMN, sementara BSN merupakan entitas baru hasil pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah BTN yang digabungkan dengan Bank Victoria Syariah. 

Strategi konsolidasi tersebut dinilai efektif mengatasi persoalan klasik perbankan syariah, yakni keterbatasan modal dalam melayani kebutuhan pembiayaan skala besar. Dengan pengun permodalan tersebut, masyarakat dinilai tidak perlu lagi ragu menggunakan layanan perbankan syariah karena kapasitas dan daya saingnya semakin meningkat.

PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH
Anggito Abimanyu lebih lanjut mengatakan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan mengandalkan mekanisme pasar semata, namun diperlukan langkah-lagkah lain untuk mempercepat peningkatan suplai layanan.

Menurut dia, jika hanya mengandalkan mekanisme pasar alami perrumbuhan akan tetap berjalan lambat. Menurutnya, dibutuhkan langkah-langkah anorganik untuk mempercepat peningkatan suplai layanan. "Jika diserahkan ke pasar tidak akan cepat. Kendala utamanya adalah splai," katanya. 

Ia menambahkan, modal bank syariah ini relatif kecil sehingga layanannya ke masyarakat pun tidak bisa besar dan hanya terbatas. Karena itu aksi korporasi seperti pembentukan BSN dan merger BSI menjadi hal yang penting dan strategis.

Hal lainnya, katanya, pengembangan bisnis perbankan syariah dinilai perlu diarahkan pada percepatan transformasi digital. Keterbatasan jaringan kantor fisik dibandingkan bank konvensional membuat digitalisasi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus menekan biaya pembiayaan yang selama ini relatif lebih tinggi.(E-2)