Penggunaan Bioaktivator Salah Satu Upaya Atasi Permasalahan Sampah di Kota Bandung

UNTUK mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menerapkan inovasi teknologi, salah satunya penggunaan bioaktivator,yang merupakan cairan hasil fermentasi mikroorganisme pengurai yang mampu mempercepat dekomposisi sampah organik menjadi kompos, di TPS3R Patrakomala. 

“Bioaktivator bisa mempercepat pengomposan dan efektif mengurangi bau tidak sedap, kalau ada bau, langsung disemprot dan baunya hilang. Lalat pun berkurang. Meski masih percobaan, pemkot berharap ke depan hasilnya lebih baik,” ungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Selasa (24/1). 

Menurut Farhan, Bioaktivator memiliki keunggulan lantaran kemudahannya untuk diproduksi secara mandiri oleh warga tanpa proses manufaktur rumit. Sehingga, masyarakat didorong belajar mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. 

“Terkait adanya pembatasan kiriman sampah ke TPA Sarimukti yang kini dibatasi 981 ton per hari. Dari 1.500 ton sampah harian, 500 ton bisa diselesaikan di Kota Bandung dan ditargetkan, bisa tertangani sepenuhnya paling lambat akhir semester pertama 2026,” paparnya. 

Farhan menambahkan, kendati penegakan hukum tetap bakal diterapkan, terutama terhadap pelaku pembuangan sampah lintas wilayah dan pengelola kawasan yang tidak menerapkan manajemen nol sampah, pendekatan utama tetap berbasis partisipasi warga. Farhan pun menegaskan kalau warga mesti bertanggung jawab terhadap sampahnya. “Karena sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita yang harus bertanggung jawab,” terangnya.

Farhan juga menjabarkan,  sejumlah strategi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Kembang ini. Pertama, penguatan aspek kelembagaan dan regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan wali kota. Seluruh perangkat kebijakan sudah disiapkan sebagai dasar pengelolaan sampah terpadu. 

Kedua, pembenahan infrastruktur dasar, seperti optimalisasi TPS, armada pengangkut, akses jalan, hingga penguatan sumber daya manusia pengelola sampah, contohnya pengelolaan berbasis masyarakat di TPS3R Patrakomala yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Fasilitasnya dibangun pemerintah, operasional dan pengelolaannya sehari-hari dilakukan warga setempat. Model itu dinilai menjadi kunci keberhasilan karena mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Saat ini sekitar 500 RW memiliki sistem pengolahan sampah mandiri,” tuturnya. 

PETUGAS PEMILAH
Sedangkan upaya lain yang ditempuh lanjut Farhan, Pemkot Bandung mempercepat pengelolaan di tingkat akar rumput dengan meluncurkan program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah atau Gaslah, yang menempatkan satu petugas di setiap RW.  

Petugas itu bertugas mengedukasi dan memastikan warga memilah sampah dari sumber, mendatangi rumah-rumah warga dan mengingatkan pentingnya pemilahan sampah. 

Selanjutnya, Pemkot Bandung juga melanjutkan program Kang Pisman atau Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan, mengembangkan kawasan bebas sampah (KBS), serta mengintegrasikan pengolahan sampah dengan urban farming melalui program Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). 

“Konsep tersebut diklaim membentuk rantai ekonomi sirkular. Sampah organik diolah jadi kompos yang dimanfaatkan untuk urban farming. Hasil panennya mendukung Dashat. Seluruh sisa dapur juga diolah lagi di fasilitas pengelolaan sampah berbasis Masyarakat,” sambungnya.