Pelaksanaan MBG untuk Kelompok 3B di Kalsel Belum Tepat Sasaran

PELAKSANAAN program MBG untuk sasaran 3B atau kelompok prioritas rentan stunting (ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD) di Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal. Dari 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kalsel, baru 52 yang melayani kelompok sasaran 3B.

Hal ini terungkap dalam Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial ke Kalimantan Selatan, berlangsung di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, pekan lalu.

Dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah, menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting di Kalsel tetap berjalan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Namun diakui pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B di daerah dinilai belum maksimal. 

Tercatat dari sekitar 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 52 yang melayani kelompok 3B dengan distribusi melibatkan 713 TPK.
Farah juga menyampaikan capaian MCPR Kalsel saat ini tertinggi secara nasional. “Secara capaian, MCPR Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi secara nasional. Namun kami menghadapi keterbatasan anggaran sehingga pemenuhan alokon belum optimal," ujarnya.

Menjawab hal tersebut Pelaksana Tugas Deputi Bidang Permas Kemendukbangga/BKKBN, Maria Ernawati, menegaskan percepatan penurunan stunting diperkuat melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang secara nasional telah menggandeng 304.000 mitra dan menjangkau 1.607.627 penerima manfaat. Terkait MBG, dari 20.790 SPPG yang beroperasi secara nasional, sebanyak 12.396 telah melayani sasaran 3B. Karena itu, optimalisasi pelaksanaan di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung capaian nasional

Penanganan stunting dan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. "Dari pertemuan ini beberapa temuan yang kita didapatkan, seperti angka-angka terkait ketenagakerjaan di Kalsel masih rendah. Maka solusinya, perlu ada pendidikan vokasi yang intensif melalui UPTP BLK maupun UPTD di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini.

Selain itu, persoalan penanganan stunting dimana angka stunting Kalsel masih tinggi. Juga perkembangan MBG yang perkembangannya cukup signifikan. “MBG cukup signifikan meski ada satu kasus di Kalsel terjadi penolakan untuk MBG ini, terkait ini kami minta kepada pemerintah daerah melakukan pendekatan dan edukasi agar program prioritas Presiden ini, dapat diterima oleh semua pihak,” kata Yahya. (E-2)