Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kepala daerah di Jawa Timur mengeluhkan berbagai persoalan menyangkut program Makanan Bergizi Gratis (MBG) khususnya di wilayah mereka, di hadapan sejumlah menteri yang hadir pada rapat koordinasi (Rakor) MBG di Surabaya, Kamis (19/2).
Sejumlah menteri hadir dalam rakor tersebut di antaranya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikdasmen Mukti Ali, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.
Masing masing menteri memaparkan program terkait dukungan pelaksanaan MBG di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Termasuk Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan capaian MBG di Indonesia.
Saat tanya jawab sejumlah kepala daerah di antaranya Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengeluhkan kurang terserapnya pedagang lokal dalam memberikan kontribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Rio, pemilik SPPG lebih memilih mendatangkan bahan baku dari luar daripada mengambil warga sekitar. Akibatnya banyak mereka yang mengeluhkan. “Kasihan mereka, banyak bahan baku justru di-drop dari luar daripada ambil warga lokal,” katanya.
Hal yang sama juga dikeluhkan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang mengeluhkan soal kualitas MBG di daerahnya. Vinanda meminta agar pengawasan diperketat menyangkut kualitas makanan agar tidak ada siswa yang keracunan.
Vinanda juga menyoroti soal SPPG yang sudah mendaftar namun belum beroperasi, dan ada yang beroperasi tapi tutup kembali. “Ini yang harus menjadi perhatian serius, yakni soal kualitas dan keberadaan SPPG yang tutup,” katanya.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menanggapi keluhan tersebut akan menjadi perhatian khusus dari BGN. Persoalan-persoalan akan diselesaikan agar tidak menganggu pelaksanaan program MBG.
“BGN nantinya yang akan menyelesaikan semuanya, prinsipnya tidak boleh ada keluhan keluhan yang bisa menyebabkan MBG terhambat, setiap masalah harus diselesaikan,” katanya.(E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved