Air Buangan Perkebunan Sawit Banjiri Sembilan Desa di Kabupaten Banjar

BANJIR hingga kini masih merendami sebagian wilayah di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukan hanya karena faktor tingginya curah hujan, kegiatan pembuangan air dari areal perkebunan sawit menyebabkan sembilan desa di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar terendam banjir.

Kabupaten Banjar menjadi salah satu dari delapan kabupaten yang mengalami banjir pada akhir Desember 2025 lalu. Beberapa daerah bahkan masih terendam hingga saat ini, termasuk sembilan desa di Kecamatan Cintapuri Darussalam meliputi Banua Anyar, Alalak Padang, Makmur Karya, Sumber Sari, Karya Makmur, Sindang Jaya, Simpang Lima, Cintapuri, dan Garis Hanyar. 

Bukan hanya karena tingginya curah hujan, namun adanya aktivitas pembuangan air (pengeringan areal kebun terendam) yang dilalukan perusahaan perkebunan sawit PT Palmina Utama diduga kuat menjadi penyebab banjir. Kondisi ini menyulut protes keras warga dan dilaporkan kepada Pemda serta DPRD Kabupaten Banjar.

Baca juga : Air Belum Surut, 29 RT dan 3 Jalan Masih Terendam hingga Selasa Sore

DPRD setempat menindaklanjutinya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang masyarakat dan pihak perusahaan, Kamis (22/1). Ketua Komisi I DPRD Banjar Amiruddin mengatakan, warga melaporkan keberadaan tanggul WMS yang dinilai mencegah air masuk ke areal perkebunan, sementara air dari dalam kebun dialirkan keluar menuju sungai dan permukiman.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar Rahmat Saleh menyebut, sedikitnya sembilan desa terdampak langsung banjir. "Ini memicu protes warga, terutama aktivitas pembuangan air dari kawasan perkebunan ke sungai," ungkapnya.

Sekretaris Kecamatan Cintapuri Darussalam, Rolibi, memaparkan dampak banjir yang telah berlangsung berulang selama beberapa tahun terakhir. Genangan air berkepanjangan merusak infrastruktur dan melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Baca juga : Banjir Kembali Melanda Sejumlah Wilayah di Kabupaten Banjar

“Jalan rusak, pertanian tidak bisa lagi, bahkan sekolah sempat tidak aktif beberapa bulan. Warga harus menggunakan perahu untuk mobilitas,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, PT Palmina Utama mengakui pembangunan tanggul bertujuan melindungi produktivitas kebun sawit. Namun perusahaan membantah jika banjir semata-mata disebabkan oleh sistem tersebut.

Direktur Operasional PT Palmina Leksono Budi Santoso menyebut sejumlah faktor lain, seperti curah hujan tinggi, pasang air laut, pendangkalan sungai, serta keterbatasan kapasitas Sungai Alalak.

“Kami tidak menutup mata. Ada faktor alam dan kondisi sungai. Kami juga sudah mengurangi operasional pompa hingga 47 persen dalam satu pekan terakhir,” ujarnya.

Guna mengatasi persoalan banjir dan konflik antara warga dan perusahaan ini DPRD Banjar mendorong adanya kajian independen untuk memastikan secara objektif sejauh mana dampak aktivitas perusahaan terhadap banjir. PT Palmina diminta segera mengambil langkah penanganan dengan membantu masyarakat terdampak, seperti penyaluran bantuan kebutuhan pokok. 

Untuk solusi jangka panjang, dibahas kerja sama penanggulangan banjir hingga usulan relokasi permukiman warga. Dalam waktu dekat, DPRD Banjar akan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi untuk melihat langsung kondisi lapangan. (H-2)