Pembangunan Molor, Kontraktor Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo Didenda Rp24,6 Juta per Hari

PT Samudra Anugrah Indah Permai selaku kontraktor revitalisasi Alun-alun Sidoarjo dikenai denda Rp24,6 juta per hari akibat tidak bisa menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditetapkan. Proyek Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo dengan anggaran Rp24,6 miliar seharusnya selesai 15 Desember 2025 lalu. Namun pengerjaan proyek revitalisasi ternyata molor tidak sesuai waktu yang ditetapkan.

Pihak kontraktor kemudian mengajukan waktu tambahan selama 30 hari sejak 16 Desember 2025 hingga 14 Januari 2024. Sehingga total nilai denda selama 30 hari adalah Rp730 juta. Meskipun demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo belum berani menyebutkan kisaran total denda. Sebab total nilai denda masih menunggu berakhirnya masa kontrak hingga berita acara serah terima (BAST).

“Bahasanya dari SK berakhir sampai BAST dikalikan Rp24 juta per hari. Sekarang masih berjalan, jadi belum bisa ditotal karena belum selesai,” kata Kabid Kebersihan dan Ruang Tata Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Heri Santoso, Selasa (6/1).

Sementara terkait progres revitalisasi Alun-alun Sidoarjo, Heri menyebut sudah mencapai 99,9%. Artinya proyek itu sudah hampir selesai tinggal pembersihan.

“Sekarang progresnya sudah 99,9%, tinggal sedikit lagi, pembersihan saja. Tapi sebelum 100 persen kami belum berani, karena harus benar-benar tuntas. Kalau sudah fix 100 persen, baru kita lakukan BAST,” kata Heri.

Lebih lanjut, Heri menyampaikan bahwa Alun-alun Sidoarjo nantinya tetap difungsikan sebagai area upacara. Namun sejumlah fasilitas penunjang disediakan, seperti area bermain, ruang berkumpul bagi pemuda, serta spot rekreasi dengan pemandangan yang mendukung.

“Basic-nya memang untuk tempat upacara, tapi kita juga sediakan spot-spot untuk bermain, berkumpul, dan rekreasi. View-nya juga kita siapkan supaya bagus,” kata Heri.

Untuk pengamanan, nantinya Alun-alun Sidoarjo akan dijaga selama 24 jam. DLHK juga telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk Satpol PP.

"Kita sudah rapatkan dengan OPD terkait pengamanan. Satpol PP akan ikut menjaga dan mengawasi. Pos-pos juga kita siapkan,” kata Heri.

Sebelum BAST dilakukan, masih ada pemeriksaan terakhir oleh pengawas proyek. Pemeriksaan meliputi kelengkapan rencana anggaran pelaksanaan (RAP) serta kondisi fisik bangunan. “Nanti pengawas mengecek RAP dan kondisi fisik. Kalau sudah klop dan benar, baru ditandatangani BAST-nya,” kata Heri.

Terkait pengelolaan parkir, kata Heri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada OPD yang berwenang. Lay out area parkir sudah disiapkan, tinggal penataan teknis dari instansi terkait.

“Kami sudah sampaikan lay out-nya. Untuk pengelolaan parkir silakan ditata OPD yang berwenang. Kalau kita yang ngatur, nanti beda lagi,” kata Heri. (HS)