IKA NHI Siap Perkuat Diplomasi Publik Berbasis Hospitality

 
Ketua Ikatan Alumni National Hotel Institute (IKA NHI) Bandung, Tantowi Yahya menyampaikan kesiapan lembaganya untuk mendukung diplomasi Indonesia melalui jalur soft power. 

Dengan lebih dari 20.000 alumni yang tersebar di Indonesia dan mancanegara, IKA NHI Badung siap berkontribusi dalam beberapa bidang diplomasi, antara lain diplomasi publik berbasis budaya dan gastronomi, diplomasi penguatan event management sebagai instrumen soft diplomacy, serta diplomasi ekonomi dan hospitality excellence untuk mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, dan penguatan peran diaspora.

“Kekuatan pengalaman, pelayanan, dan standar kerja kelas internasional yang dimiliki alumni NHI merupakan aset yang dapat membantu meningkatkan citra Indonesia di mata dunia,” ujar Tantowi Yahya saat dihubungi Jumat (18/12).

Kesiapannya itu sudah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Denny Abdi dalam sebuah pertemuan di kantor Kemenlu Jakarta, baru-baru ini. Dari pertemuan itu juga disepakati antara Sekretaris Dirjen Ekonomi dan Direktur Diaspora Kemenlu bersama IKA NHI Bandung untuk menindaklanjuti penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai kerangka kerja sama yang lebih terstruktur. 

“MoU itu akan menjadi dasar kolaborasi dalam diplomasi ekonomi, penguatan kapasitas tenaga kerja, serta sinergi diaspora Indonesia di luar negeri,” kata Tantowi yang mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru sekaligus Roving Ambassador untuk kawasan Pasifik.

Dengan kesepakatan ini, Tantowi Yahya menegaskan komitmen IKA NHI untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam penguatan diplomasi publik, ekonomi, dan hospitality.

PELUANG KOLABORASI
Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Kementerian Lembaga, Isu Strategis dan Diaspora IKA NHI Bandung, Wisnu Aji Nugroho. Dia menyoroti peluang kolaborasi strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya rencana pengiriman 500.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil ke sejumlah negara sebagai program jangka pendek Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan bonus demografi.

Wisnu yang juga merupakan Dewan Pengawas di asosiasi profesi Ikatan Komite Audit Indonesia ini mengatakan, bahwa Kemenlu, IKA NHI Bandung, dan KP2MI dapat bekerja bersama dalam memetakan kebutuhan tenaga terampil di kawasan Eropa dan Asia Pasifik. 

Hasil pemetaan tersebut dapat disinkronkan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan sertifikasi seperti LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), dan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), terutama di wilayah yang menjadi kantong PMI Bidang Hospitality seperti di Provinsi Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

PERKEMBANGAN STRATEGIS
Pada pertemuan itu, Sekjen Kemenlu menyampaikan sejumlah perkembangan strategis yang tengah berjalan di lingkungan kementerian. Salah satunya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) sebagai langkah memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. 

Selain itu, Kemenlu meningkatkan sinergi dengan Danantara Indonesia Investment Management Agency untuk memperluas jejaring investasi luar negeri sebagai bagian dari pergeseran diplomasi Indonesia menuju pendekatan yang lebih komprehensif—menggabungkan politik, ekonomi, dan kerja sama lintas sektor. (E-2)