Pemerintah Didesak Setarakan Sekolah Negeri dengan Berstatus Unggul di Karo

TOKOH masyarakat Karo, Barata Brahmana, mendesak pemerintah melakukan penyetaraan kualitas antara sekolah negeri dan sekolah berstatus unggul di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Dia menilai kesenjangan mutu pendidikan antara keduanya kian melebar sehingga mengancam prinsip kesetaraan kesempatan bagi seluruh anak bangsa.

"Banyak guru masih harus bertahan hidup dengan penghasilan mendekati upah minimum dan pekerjaan sampingan. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut martabat," ujarnya, Rabu (12/11).

Menurut Barata, sejumlah sekolah negeri di wilayah Karo masih kekurangan fasilitas dasar dan menghadapi tantangan kesejahteraan tenaga pendidik. Kondisi tersebut dinilai berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah berbiaya tinggi yang terus berkembang dengan fasilitas modern dan akses pendidikan yang lebih elite.

Baca juga : Prabowo Mau Bangun Sekolah Unggulan Terpadu di Tiap Kecamatan

Dia menilai konsep sekolah unggul kerap disalahartikan sebagai simbol status sosial. Dia menegaskan, keunggulan seharusnya menjadi jembatan yang memperluas akses pendidikan, bukan tembok yang membatasi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Barata, yang telah bermukim lebih dari tiga dekade di Singapura, mencontohkan keberhasilan negeri itu dalam membangun sistem pendidikan berkualitas melalui penguatan sekolah negeri. Dia menegaskan bahwa kesejahteraan guru menjadi fondasi utama bagi peningkatan mutu pendidikan.

Dia menyebut sekolah negeri di Singapura bersih, lengkap dan terhormat. Guru juga dihargai dan seluruh anak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

Baca juga : Siswa Serbu Sekolah Unggulan, Dinas Nyatakan SPMB Diawasi KPK dan Ombudsman

Dalam pernyataannya, Barata juga mengutip kisah Kaisar Hirohito pasca-Perang Dunia II yang menanyakan jumlah guru yang selamat setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia menilai kisah itu mencerminkan pentingnya peran guru dalam membangun kembali bangsa.

Dia mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk memprioritaskan pembangunan fasilitas dasar di sekolah pedesaan, termasuk SD dan SMP negeri. Dia menyebut perubahan bisa dimulai dari langkah kecil tanpa menunggu kebijakan besar secara nasional.

Barata menegaskan, langkah awal bisa dimulai dari Karo, dari ruang kelas di desa dan dari anak-anak yang menaruh harapan pada pendidikan. Dia mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi komoditas yang hanya menguntungkan mereka yang mampu.

"Republik ini tidak dilahirkan untuk menjadi pasar. Keunggulan yang hanya dapat dibeli bukanlah keunggulan, itu hanya kemewahan," tegasnya. (E-2)