KBIHU dan Travel Haji Umrah Muhammadiyah Komitmen Tingkatkan Pelayanan

LEMBAGA Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah. 

Hal itu diutarakan Ketua LPHU PP Muhammadiyah, KH Muhammad Ziyad, dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Mudzakarah Perhajian II LPHU yang digelar di Jakarta, Minggu (9/11).

Ziyad menjelaskan Rakernas kali ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga dan satuan pelaksana di bidang haji dan umrah di tingkat pusat maupun daerah.

“Rakernas bertujuan untuk mengevaluasi kinerja,apakah target dan persentase capaian program sebelumnya sudah terpenuhi atau belum,” ujar Ziyad, Melalui keterangannya, Senin (10/11).

Selain evaluasi, Rakernas juga menjadi ajang untuk menyusun aktualisasi dan realisasi program-program ke depan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan utama Muhammadiyah. “Kami juga menyusun langkah-langkah konkret agar program ke depan sesuai dengan target yang diberikan dalam putusan utama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ziyad menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) serta travel resmi Muhammadiyah, agar dapat memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi jemaah.

“Kita ingin meningkatkan kualitas layanan para KBIHU dan travel Muhammadiyah agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah Indonesia,” tegas Ziyad.

Ia berharap, dengan penguatan kualitas dan profesionalisme layanan, KBIHU dan travel Muhammadiyah dapat menjadi contoh penyelenggara haji dan umrah yang amanah, tertib, dan berdaya saing global.

TERUS MENGKAJI
Sekretaris Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustaz Marzuki menegaskan komitmennya untuk terus mengkaji dan menganalisis perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk dinamika kebijakan terbaru yang tengah berlangsung di tingkat nasional.

Marzuki mengutarakan perubahan sistem dan tata kelola haji saat ini perlu dicermati secara mendalam agar Muhammadiyah dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat.

“Kita bersama-sama akan mengaji dan menganalisa perkembangan terkait haji dan umrah. Ada umrah mandiri, ada pula perubahan besar seperti perpindahan pengelolaan dari Kementerian Agama menuju Kementerian Haji,” ujar Marzuki.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran ekosistem dan sistem penyelenggaraan haji yang perlu dikaji bersama. Hal itu penting agar seluruh pihak, termasuk ormas Islam, dapat menyiapkan langkah adaptif dan memberikan kontribusi yang tepat. 

“Artinya, ada perubahan ekosistem dan sistem yang memang perlu kita pelajari bersama, supaya Muhammadiyah bisa memberikan masukan yang relevan terhadap perkembangan itu,” lanjutnya.

Marzuki menambahkan, hasil analisis yang dilakukan LPHU Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan haji 2026, seiring adanya kebijakan dan model pengelolaan yang baru. “Harapannya, perkembangan ini bisa menjadi bahan rujukan untuk pelaksanaan haji 2026, agar pelaksanaan haji semakin bertambah sukses, bukan semakin semrawut,” tegasnya.

Ia menilai  dengan sistem baru dan pengelolaan yang bertransformasi, penyelenggaraan haji di masa mendatang justru harus menjadi lebih terarah, efisien, dan menjadi percontohan bagi negara lain. “Bergantinya sistem dan pengelolaan justru harus menjadikan penyelenggaraan haji kita semakin berarah dan menjadi contoh bagi negara lain,” tutup Marzuki.(E-2)