Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo Akan Tanggung Biaya Perawatan Korban Musala Pondok Pesantren Al Khoziny yang Ambruk

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya perawatan korban musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang ambruk, akan ditanggung pemerintah. Skema pembiayaan dibagi sesuai rujukan rumah sakit.

“Kalau perawatan dilakukan di rumah sakit berbasis RSUD, maka biayanya ditanggung Pemkab Sidoarjo. Tetapi jika ditangani di rumah sakit non-RSUD, maka pembiayaannya akan ditanggung Pemprov Jawa Timur,” kata Khofifah saat meninjau lokasi, Selasa dinihari (30/9).

Khofifah langsung datang ke lokasi kejadian, sepulang dari Palembang untuk memimpin misi dagang. Khofifah memantau langsung proses evakuasi dan penanganan korban melalui komunikasi intensif dengan Wagub Emil Dardak, Sekdaprov, BPBD Jatim, serta Dinas Sosial.

Baca juga : Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf Sampaikan Duka Mendalam Atas Musibah di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

Menurut Khofifah, evakuasi korban dilakukan dengan sangat hati-hati oleh tim Basarnas. Hal ini dikarenakan kondisi bangunan yang masih rawan. Penggunaan alat berat seperti ekskavator belum bisa serta-merta dilakukan karena dikhawatirkan justru memperburuk reruntuhan.

“Yang di bawah reruntuhan masih ada yang bisa berkomunikasi. Karena itu disuplai oksigen dan air agar kondisi tubuh mereka tetap kuat sampai evakuasi berhasil dilakukan,” ujar Khofifah. 

Tidak hanya dari Pemprov dan Pemkab Sidoarjo, proses evakuasi juga didukung penuh aparat kepolisian, TNI, dan relawan dari berbagai lembaga kemanusiaan. Pemprov Jatim juga menyiapkan dapur umum lapangan untuk mendukung kebutuhan para santri dan keluarga korban yang menunggu.

Baca juga : Satu Santri Tewas Akibat Ambruknya Musala Ponpes Al Khonizy di Sidoarjo

“Insya Allah semua pelayanan kesehatan korban, baik di RSUD maupun non-RSUD, tidak akan terkendala biaya. Jadi tidak ada yang kesulitan soal pembiayaan,” kata Khofifah.

Khofifah menambahkan, setelah proses evakuasi selesai, Pemprov Jatim bersama Pemkab Sidoarjo akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait standar keamanan bangunan pesantren.

“Kita semua berduka, kita semua prihatin. Evaluasi pasti dilakukan agar ke depan ada ruang yang benar-benar aman bagi para santri dan peserta didik,” kata Khofifah. (H-2)