Pemkot Denpasar Upayakan Percepatan Finalisasi 3 Proyek Infrastruktur Melalui Skema KPDBU

Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan upaya percepatan finalisasi terhadap tiga proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Percepatan ini dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU). 

Adapun ketiga proyek infrastruktur tersebut, yakni Alat Penerangan Jalan (APJ), Pengembangan Rumah Sakit Wangaya, dan Pengembangan Sistem Air Minum Daerah.

Dipilihnya skema KPDBU, menurut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, karena dinilai tanpa risiko ke depannya walau terlihat rumit di awal. 

Baca juga : Denpasar Fashion Street 2025 Gandeng Seniman Lukis

“Pemerintah Kota Denpasar akan terus mengawal tiga proyek infrastruktur dengan skema KPDBU yang telah diusulkan ini, apalagi sudah mendapat pendampingan langsung karena skema KPDBU menjadi opsi yang bagus,” ujar Arya Wibawa saat menerima Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo bersama Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Andre Permana, di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (14/7).

Menurut Arya Wibawa, seluruh pembangunan infrastruktur tersebut telah dikaji dan dipetakan secara internal agar tidak sampai nantinya menabrak aturan yang ada.  "Kami berharap finalisasi pembangunan infrastruktur ini dapat egera diselesaikan dan adapt segera dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh masyarakat Kota Denpasar,” kata Arya Wibawa.

Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo mengapresiasi usulan tiga proyek infrastruktur yang diusulkan Pemkot Denpasar melalui skema KPDBU ini.

Baca juga : Sosialisasi Denpasar Say Hi, Pemkot Denpasar Menuju Good Governance

“Karena program ini juga telah diamanatkan secara nasional untuk mengawal pertumbuhan ekonomi sesuai amanah UUD No 23 Tahun 2014 untuk melakukan pembangunan infrastruktur sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
Skema KPDBU yang ditawarkan ini menitikberatkan agar pembangunan dapat dilakukan di awal kepala daerah menjabat agar kemanfaatan bagi masyarakat dapat langsung dirasakan di awal periode kepemimpinan kepala daerah ini," ujar Teguh Narutomo.

Selanjutnya Teguh Narutomo berkomitmen akan mengawal pembangunan infrastruktur daerah dengan metode KPBU ini. "Kami hadir secara langsung di daerah juga ingin mengevaluasi dan memetakan kendala yang dihadapi pemerintah daerah terkait program ini dan semoga kami bisa memayungi semua kendala yang ada di lapangan. Mudah-mudahan juga Kota Denpasar dapat menjadi salah satu percontohan program ini bagi daerah lainnya," harapnya. 

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII,  Andre Permana mengatakan, Pemkot Denpasar menjadi pemerintah daerah yang paling serius mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema KPDBU dengan mengusulkan tiga proyek sekaligus. 

“Kami sangat mengapresiasi Pemkot Denpasar atas komitmennya dalam mendorong percepatan finalisasi ketiga proyek infrastruktur tersebut, agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini menjadi suatu sinyal adanya perkembangan yang baik atas komitmen pemerintah daerah terhadap KPBDU. Kami berharap Kota Denpasar menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya terkait pemanfaatan program KPDBU dari pemerintah pusat ini,” kata Andre. (H-1)