OJK Jateng Dukung Percepatan Pembangunan Ketahanan Pangan

OTORITAS Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh instansi/lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan di Jawa Tengah. 

Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang mengusung tema Mengakselerasi Pembangunan Daerah Melalui Ketahanan Pangan dan Keuangan Inklusif Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan bertempat di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kamis (19/6).

"Akses keuangan memiliki peran strategis sebagai katalis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi global menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan berkontribusi sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas keuangan," ujar Deputi Komisioner Hubungan Internasional, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), dan Daerah OJK Bambang Mukti Riyadi dalam sambutannya.

"Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) difokuskan pada pengembangan agrikultur unggulan dengan skema ekosistem closed loop yang melibatkan pembudidaya, perusahaan offtaker, asosiasi pengolahan industri, lembaga jasa keuangan, akademisi, badan teknis, serta pemerintah daerah. Skema ini menjadi instrumen pengendalian bersama atas risiko kredit dan risiko operasional, sekaligus memperkuat hilirisasi serta meningkatkan kapasitas produksi berbasis inovasi teknologi," jelas Bambang.

DIBUKA WAGUB JATENG
Rangkaian Rakorda dan Pleno TPAKD ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. “TPAKD ini merupakan wadah bersama seluruh lembaga dan pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mari kita menyatukan semua ikhtiar melalui TPAKD" tegas Taj Yasin.

"Kita perlu mencetak pelaku ekonomi baru yang tangguh. Di sisi lain, diperlukan komitmen kuat untuk memerangi pinjaman online ilegal dan judi online yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi masyarakat," lanjut Taj Yasin.

Hadir dalam Rakorda tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Dalam laporannya, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Agus Prasutio menyampaikan keberhasilan program TPAKD tahun 2024, di antaranya pengembangan ekosistem padi dan jagung di Kabupaten Grobogan yang melibatkan koperasi tani, perusahaan offtaker, dan industri jasa keuangan. "Keberhasilan program ini akan kami lanjutkan dan perluas ke kabupaten/kota lainnya di tahun 2025," ujar Agus.

LITERASI KEUANGAN
Selain program pengembangan ekonomi, TPAKD Jawa Tengah juga melaksanakan program literasi keuangan berbasis masyarakat melalui pembentukan Duta Literasi Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan. 

"Sepanjang 2024, telah dilakukan 365 kegiatan edukasi di 35 kabupaten/kota dengan total peserta 33.332 orang, melibatkan 23 industri jasa keuangan dan menghasilkan 4.818 akun keuangan baru," tambah Agus.

Sebagai tindak lanjut Rakorda, dilakukan penandatanganan komitmen bersama implementasi skema pengembangan ekonomi daerah di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Cilacap untuk pengembangan sektor pertanian (komoditas padi dan jagung), serta Kabupaten Demak dan Jepara untuk pengembangan sektor perikanan kelautan (komoditas rajungan).

Melalui pengembangan skema closed loop berbasis komoditas unggulan daerah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam Rakorda ini juga ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang meliputi program reguler yaitu Ayo Jateng Menabung, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan subsidi bunga sektor pertanian, program unggulan pengembangan ekosistem sektor pertanian dan perikanan kelautan, pembentukan Duta Literasi Keuangan melalui Perintis Keuangan, dan duta literasi akademisi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik serta program tematik yaitu Investment Competition tingkat SMA sederajat se-Jawa Tengah.

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menyatakan bahwa TPAKD merupakan wujud komitmen kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah dalam mendukung visi pembangunan pemerintah daerah serta peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia yang berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. 

Peningkatan akses keuangan dapat terwujud apabila industri jasa keuangan memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, sekaligus diimbangi dengan upaya edukasi serta perlindungan yang memadai bagi konsumen dan masyarakat," tegas Hidayat.

OJK senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah melalui kemandirian ekonomi desa, peningkatan literasi, dan percepatan inklusi keuangan nasional.(E-2).