Pemprov Bali dan DKI Jakarta Jalin Kerja Sama Pembangunan Proyek Subway di Bali

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Bali bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat sore (13/6). Dalam pertemuan sesama politikus PDI Perjuangan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sepakat menjalin kerja sama dalam hal teknis dengan Pemprov DKI Jakarta terkait proyek Subway (kereta bawah tanah) Bali. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengaku bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memberikan dukungan penuh terhadap langkah Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian modern dan berkelanjutan di Bali.

"Kami menawarkan kerja sama teknis melalui MRT Jakarta yang sudah kami miliki. Kami sudah mempunyai pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT, kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan keuangan transportasi berbasis rel," kata Rano Karno usai bertemu Gubernur Koster.

Baca juga : 193 Titik di Jakarta Dibidik Jadi Lokasi Operasi Pasar Pangan Murah

Rano Karno yang juga dikerap disapa Bang Doel ini menyebut Jakarta dinilai memiliki kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga pengelolaan keuangan transportasi berbasis rel.

"Baru saja MoU (memorandum of understanding) itu dilaksanakan. Mudah-mudahan MoU ini bisa diwujudkan. Namun tentu saja MRT itu dibangun dalam jangka yang sangat panjang," sebutnya.

Saat ini DKI Jakarta sedang melanjutkan pembangunan MRT Fase II yang dimulai dari Bundaran HI hingga Kota Tua, Ancol dengan panjang 25 kilometer dan koridor tersebut ditargetkan rampung pada 2029. Jika Bali yang berencana akan mengambil jalur bawah tanah tentu diperkirakan akan lebih rumit dan membutuhkan biaya jauh lebih besar.

Baca juga : Pramono Janji buat Pergub untuk Pendidikan Anak Disabilitas

Baginya, pembangunan MRT membutuhkan proses yang panjang dan Ia sangat memahami di Bali memiliki pertimbangan-pertimbangan lain mengenai adat dan istiadat. 

"Apalagi spesifik Bali dengan kekayaan dan kekuatan adatnya. Ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan. Mungkin kita tidak melalui konsep atas, tapi semuanya bawah. Kalau bawah ini, tentu pengerjaannya jauh lebih panjang dan biayanya jauh lebih besar," jelasnya.

"Kalau bawah (tanah) ini tentu pekerjaannya jauh lebih panjang dan biayanya jauh lebih besar. Tapi mudah-mudahan kita bisa cari jalan MRT di Bali ini bisa terwujud," imbuhnya.

Untuk biaya, Rano Karno mengungkap perlunya investasi yang besar dan Ia menilai, Bali tidak dapat melakukannya sendirian, sehingga Jakarta dapat membantu. Menurutnya masih diperlukan investor tambahan untuk menjalankan proyek subway di Bali.

"Proyek ini diperlukan anggaran untuk perencanaan, buat desain, itu artinya, tim ini harus kerja serius. MRT perlu menyiapkan perencanaan hampir dua tahun. Untuk perencanaan itu juga memerlukan anggaran. Mungkin di sini Bali harus menurunkan APBD-nya untuk perencanaan itu," sarannya.

Disinggung dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 4,8 triliun dari APBD Jakarta yang sebelumnya ditawarkan, Rano Karno mengaku hal itu sebagai pancingan dan sinyal kepada Gubernur Koster bahwa Pemprov DKI Jakarta siap membantu Subway Bali.

"Tapi apakah Jakarta dan Bali cukup? Belum tentu, artinya kita harus mencari investor lagi. Cuma sebagai bridging itu diperlukan anggaran untuk perencanaan, bikin desain," ungkap Rano Karno seraya berharap dengan membantu Pemprov Bali dan BUMD setempat dapat menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kereta.

Sementara, Gubernur Koster mengakui Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki pengalaman membangun MRT dengan pihak ketiga. Untuk itu, Ia berharap Jakarta bisa membantu Bali untuk menggaet pihak-pihak yang dulu terlibat dalam pembangunan MRT Jakarta untuk turut membantu proyek Subway Bali.

"Saya tadi dengan Pak Wagub DKI (Rano Karno, red) bicara supaya berbagi pengalaman dalam merancang desain dan kami berharap Pak Wagub DKI serta persero daerah dan mitranya itu bersama persero daerah Provinsi Bali bisa menjalankan di Provinsi Bali. Selain itu, beberapa kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Bali sedang didiskusikan, dikaji untuk bisa dihidupkan secara konkret dalam beberapa tahun ke depan," terang Gubernur Koster. (H-4)