GELOMBANG penolakan program kepala cangkul terus meluas. Kalangan petani anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menyesalkan sekaligus menolak kebijakan mendatangkan 1,5 juta unit kepala cangkul hingga Desember nanti. "Mestinya pandai besi lokal dibina dan dibantu modal stimulan, bukan malah impor," tegas Ketua KTNA Sragen, Suratno, kepada Media Indonesia, jumat (11/11).
Menurut dia, sebaiknya pemerintah serius membantu petani yang sebagian juga menekuni pandai besi sehingga produksi cangkul bisa meningkat dan kualitasnya bertambah baik. Menurutnya, impor cangkul sama artinya petani tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha sampingan, yang masih terkait dengan pekerjaan pertanian. Lebih dari itu, lanjut Suratno, daripada menggulirkan program impor cangkul yang bisa dikerjakan di dalam negeri, pemerintah fokus menjamin ketersediaan pupuk yang sangat dibutuhkan petani sekaligus memikirkan kesejahteraan petani lewat insentif harga gabah saat pascapanen.
Selama ini, dua persoalan tersebut mendera setiap petani. Pupuk selalu dipermainkan saat mengelola tanaman pangan. Harga ga-bah selalu jatuh pada saat musim panen raya. "Selama ini pemerintah tidak pernah berdialog sampai tingkat bawah," ungkapnya. Selain masalah cangkul, saat ini di Sragen bantuan alat dan mesin pertanian yang diperuntukkan kelompok tani diduga ada yang digadaikan.
Belum lama ini Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menelusuri duga-an bantuan alat dan mesin pertanian yang digadaikan sejumlah oknum kelompok tani. Namun, hingga kini kasus itu masih gelap. Alat pertanian tersebut merupa-kan bantuan pemerintah pusat.
