Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

DP3AP2KB Dalami Kasus Jual-Beli Bayi di Klinik Tegalrejo Yogyakarta

Indrastuti
14/12/2024 15:19
DP3AP2KB Dalami Kasus Jual-Beli Bayi di Klinik Tegalrejo Yogyakarta
Ilustrasi(freepik.com)

POLDA DIY mengungkapkan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)  berupa jual beli bayi yang berlokasi di Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja.

Dua orang bidan ditangkap dalam kejadian ini. Lokasi kejadian merupakan sebuah klinik bersalin yang melakukan transaksi penjualan bayi.

Setidaknya ada 66 bayi yang dijualbelikan selama 10 tahun terakhir. Biaya untuk bisa mendapatkan bayi dari klinik bersalin itupun dibanderol bervariasi, mulai dari Rp55 juta hingga Rp85 juta.

Menindaklanjuti peristiwa ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja, Retnaningtyas, menuturkan ini menjadi kasus TPPO pertama di Kota Jogja sepanjang 2024.

Eno, sapannya, mengaku belum bisa memberikan banyak tanggapan. Sebab, kini jajarannya masih melakukan pendalaman. "Belum bisa menjawab karena kami dari UPT PPA belum turun ke ke sana, baru hari ini," ujar Eno 

Eno mengatakan, DP3AP2KB bakal mendalami serta menggali informasi kejadian tersebut. Setelah memperoleh informasi yang cukup, jajarannya bisa mengambil langkah kebijakan.

Meski demikian, Eno memastikan langkah pencegahan terjadinya TPPO sudah dilakukan, di antaranya dengan membentuk satuan tugas (satgas) lintas OPD dan lintas instansi. Di sisi lain, penguatan edukasi, jejaring, hingga penguatan masyarakat juga dilakukan.

Jejaring masyarakat juga dikuatkan guna melakukan pengawasan. "Dari segi pengawasan, kami membangun jejaring. Kami lebih mengoptimalkan jejaring yang ada sehingga harapannya tidak kecolongan," katanya.

Saat ditanya soal kemungkinan memperketat perizinan rumah bersalin, Eno menyebut itu merupakan kewenangan Dinas Kesehatan. Namun, dia memastikan koordinasi lintas OPD sudah terjalin.

"Izin rumah bersalin menjadi kewenangan Dinkes. Selama ini kami sudah bersinergi dengan Dinkes, Dinsos, Dinas Perizinan dan instansi lain. Jadi, keran-keran itulah yang kami optimalkan," katanya. (H-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya