Kader Posyandu di Malang Kawalahan Masak Menu Tengkes

KADER Posyandu di Kota Malang, Jawa Timur, berharap program pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita rawan stunting atau tengkes nanti melalui katering, bukannya memasak seperti sebelumnya.

Para kader merasa kewalahan lantaran harus memasak menu sarapan, makan siang dan makan sore beserta kudapan atau makanan selingan. Sudah begitu, mereka harus mengirimkan makanan itu ke rumah balita.

"Kalau ada program lagi, agar dimasakkan di katering. Kader posyandu kerepotan, tidak bisa ke mana-mana. Memasaknya sejak subuh, lalu mengantar ke keluarga balita rawan stunting, menunggui anak makan sampai selesai," tegas Nur Kholifah, Koordinator Kader Posyandu Nusa Indah RW 4 Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Kamis (18/1).

Baca juga: Caleg di Kota Tasikmalaya Diimbau Terlibat Penanganan Tengkes

Ia menjelaskan tanggung jawab kader posyandu memastikan makanan sesuai menu bergizi sekaligus benar-benar dikonsumsi balita. Itu sebabnya, mereka menunggui balita saat makan sampai selesai sejak pagi-sore hari.  "Kita dampingi terus, pas makan juga kita tunggui," katanya.

Sudah begitu, kader posyandu kerap menalangi kekurangan bahan makanan, biaya operasional dan seragam. Uangnya diambilkan dari honor yang mereka terima Rp200.000 per orang. Perjuangan para keder posyandu akhirnya menurunkan angka stunting semula 7 balita menjadi 3 balita.

Sampai kini, PMT tetap dilanjutkan secara mandiri meski program pemerintah sudah selesai. Saban hari, posyandu terus memberikan kudapan pada balita yang biayanya diambilkan dari kas posyandu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan kasus tengkes terus menurun, semula 9,07% menjadi 8,65% dari 37.000 balita yang ditimbang pada Desember 2023.

Nantinya, Pemkot Malang akan melanjutkan program PMT dengan memberikan bahan makanan mentah sehingga yang memasak kader posyandu.

"Anggaran 2024 sekitar Rp2 miliar, semua balita dikasih makanan tambahan," ungkapnya.

Sedangkan intervensi stunting tetap di masing-masing puskesmas dengan anggaran biaya operasional kesehatan (BOK) melalui penanganan spesifik.(BN/N-1)