Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
SEIRING otonomi daerah yang membuat kebijakan tidak lagi terpusat, peran pejabat fungsional Analis Kebijakan menjadi penting lantan keahlian mereka dibutuhkan untuk perumusan masalah dan evaluasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Itu sebabnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas para pemangku jabatan analis kebijakan di seluruh Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo WU, SH., MA saat memberikan sambutan dalam kegiatan Inspirational Talk Forum Komunikasi dan Media Pembinaan Analis Kebijakan pada Selasa (31/10).
Pada seminar itu mendatangkan narasumber para pemenang penghargaan Analis ebijakan untuk Indonesia (AKuI) Award pada 2022 dan 2023. Mereka adalah para analis kebijakan terbaik yang telah melalui tahapan seleksi. Kegiatan itu menjadi sarana tukar pengalaman, berkolaborasi, berbagi inspirasi untuk meningkatkan kapasitas antar sesama pemangku jabatan.
Baca juga: Bank Indonesia Jadikan Komunikasi Publik Instrumen Arahkan ...
“Berbagai model pengembangan kompetensi aparatur yang multi entry dan multi exit menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan LAN dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur terutama para pemangku jabatan analis kebijakan. Melalui kegiatan ini setiap orang dapat masuk untuk mengikutinya dan keluar kapanpun tanpa harus menyelesaikan kurikulum yang ditetapkan sebelumnya," ujar Tri Widodo.
"Jika setiap kegiatan seperti ini terus diikuti maka pengetahuan akan terakumulasikan dalam diri seseorang sehingga mampu berkontribusi secara optimal bagi negara,” imbuhnya.
Dalam kegiatan itu diharapkan para pemenang AKui Award dapat menginspirasi para analis kebijakan di seluruh Indonesia. Dengan demikian ke depannya dapat melahirkan berbagai kebijakan yang inovatif dan inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, terutama di daerah.
“Seharusnya mereka dapat menumbuhkan inspirasi dan inovasi baru yang dapat diimplementasikan bagi peserta untuk di lingkungan kerja,” ujarnya.
Ia pun membagikan pengalamannya saat mengunjungi negara Tiongkok terkait dengan program Belt and Road initiative, yaitu program pembangunan infrastruktur secara masif yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara lain melalui jalur darat maupun laut untuk menunjang pergerakan manusia dan barang.
“Belajar dari pengalaman tersebut, saya dapat mendorong para pemangku kebijakan publik untuk berpikir secara global dan mampu menciptakan kebijakan nasional yang berkualitas dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 nanti,” katanya.
Sementara itu, Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation Eddy Henry menyampaikan, pihaknay terus mendorong pengembangan sumberdaya manusia yang berfokus pada bidang Pendidikan. “Kami percaya Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. salah satu program unggulan yang kami miliki adalah berkolaborasi dengan instansi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Kegiatan kali ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dengan LAN yang diwujudkan dengan adanya kegiatan seminar komunikasi dan media pembinaan analis kebijakan atau kompak.”
Ia berharap kolaborasi itu dapat terus terjalin sehingga dapat melahirkan analis kebijakan yang profesional agar dapat mendorong perbaikan kualitas kebijakan di Indonesia. (RO/N-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved