Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PROGRAM bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai tepat sasaran. Perbaikan fisik rumah ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.
Salah satunya dirasakan Pipit Supriatna, 63, warga Gang Ciroyom 4 RT 05
RW 08 Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Pada 2022, rumah yang dihuni bersama tiga anggota keluarganya itu
mendapatkan bantuan rutilahu.
Sebelumnya, rumah Pipit bersama anak dan istrinya itu hanya beralaskan
tanah dengan dinding setengah tembok. "Alhamdulillah, ayeuna tos
sadayana (sekarang sudah semuanya) tembok," kata Pipit saat ditemui di
rumahnya, Minggu (11/6).
Dia mengakui, sebagai buruh serabutan, penghasilannya hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. "Eta ge (itu juga) benar-benar
ngepas," katanya.
Dengan begitu, dia sangat mengapresiasi program rutilahu karena sangat
bermanfaat bagi masyarakat sepertinya. Pipit pun berharap akan semakin
banyak warga berpenghasilan rendah yang turut merasakan program yang
diluncurkan Pemprov Jabar tersebut.
"Pami teu dibantos (kalau tidak dibantu program rutilahu), abdi moal
tiasa gaduh bumi kieu (saya tidak bisa memiliki rumah seperti sekarang
ini. Ayeuna mah Alhamdulillah, abdi sareng keluarga di dieu rumaos
nyaman, aman. (Sekarang Alhamdulillah, saya dan keluarga tinggal di sini merasa nyaman, aman)," katanya.
Siti Rospita
Hal serupa dirasakan Siti Rospita, 33, warga Cijerokaso RT 06 RW 10
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Sebelumnya, dia
harus tinggal di rumah tidak layak huni selama lebih dari 25 tahun.
Kondisi perekonomian keluarganya belum memungkinkan baginya untuk
tinggal di rumah layak huni. Sebagai ibu rumah tangga, Siti belum bisa
membantu suaminya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di warung
penjual air mineral.
Beruntung, pada 2022, rumah yang diperoleh dari warisan orangtuanya itu mendapatkan giliran untuk dirombak melalui program rutilahu yang dikawal Pemprov Jabar. "Alhamdulillah sekarang kami bisa tinggal di rumah yang nyaman," ujarnya.
Sekarang, Siti mengaku lebih tenang ketika hujan lebat turun. Hal ini berbeda saat rumahnya belum dirombak karena hampir selalu mengalami kebocoran.
"Ya terus terang Pak, saya sangat terbantu oleh program rutilahu ini,"
katanya.
Terlebih, jika melihat harga-harga saat ini yang selalu naik, menurutnya akan semakin berat bagi orang-orang sepertinya untuk memiliki rumah layak huni.
"Saya merasa sangat dibantu, karena pembangunan rumah ini sangat
bermanfaat untuk kami," katanya.
Oleh karena itu, dia berharap semakin banyak warga yang mendapatkan bantuan program rutilahu. "Semoga program rutilahu ini terus ada. Ke depan Pemprov Jabar bisa lebih banyak lagi dalam membantu masyarakat. Program-program pembangunannya bisa lebih terasa lagi oleh masyarakat. dan semoga akan semakin banyak masyarakat yang merasakan program rutilahu ini, karena sangat terasa manfaatnya," tandasnya.
Pada 2023 ini, Pemprov Jabar kembali menyiapkan program rutilahu.
Anggaran sebesar Rp200 miliar disiapkan untuk memperbaiki 10 ribu unit rumah tidak layak huni di 27 kabupaten dan kota. (N-2)
Selain bertentangan dengan Permendikbudristek 1/2021, kebijakan Dedi Mulyadi bisa membuat siswa tidak mendapat nomor induk nasional sehingga tidak bisa mengikuti UN.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberikan bantuan dana pendidikan kepada 22 calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2025.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenaikan tarif CHT belum efektif menekan konsumsi rokok. Dedi pun mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan kenaikan tarif cukai ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved