Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberikan hak kesehatan bagi masyarakat dengan memberikan stimulasi imunisasi dan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi di Bandung, akhir pekan lalu.
Nina mengatakan, imunisasi dan vaksinasi adalah salah satu upaya yang
paling efektif dalam membangun kekebalan komunal guna mencegah mewabahnya suatu penyakit di satu daerah.
Jawa Barat sendiri belum lama ini pernah mengalami darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) di Purwakarta, akibat Polio. Sejumlah balita terjangkit virus tersebut, yang akhirnya mengharuskan dilakukan Sub PIN Polio.
"Pekan Imunisasi Dunia (PID) digelar dan diikuti hampir 180 negara. Puncaknya pada minggu keempat April. Untuk di Indonesia dilakukan pada 5-10 dan Jawa Barat 13 Mei, di Bio Farma, untuk semua jenis. Seremonial penting guna melengkapi imunisasi," ujarnya.
Kalau tidak diimunisasi, lanjutnya, kita bisa sakit, karena penyakit sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi, di antaranya polio, difteri. Harusnya bisa.
"Tapi di Jawa Barat beberapa kejadian menjadi KLB, sehingga kita
menginginkan anak di Jawa Barat lengkap imunisasinya sehingga tidak
terjadi penyakit," imbuh Nina.
Karena itu, dia meminta kepada masyarakat yang telah mengikuti Sub
PIN Polio tahap 1, untuk kembali menyertakan anaknya menjalani tahap 2,
dimulai pada 15 Mei ini. Terutama di kota/kabupaten yang telah memiliki
capaian 95% ke atas.
Masih rendah
Sementara yang masih rendah akan dimulai pada 22 Mei seperti Kota
Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok. Pelaksanaannya
dilakukan selama dua pekan, terhitung sejak tanggal dimulainya
imunisasi.
"Yang kena sweeping ada empat daerah. Ini mungkin karakter
masyarakatnya. Mereka merasa sudah lengkap, jadi ngapain lagi ikut.
Padahal (Sub PIN) ini tambahan dan merupakan program nasional," ucapnya.
Demikian pula dengan vaksinasi covid-19, yang diakui Nina belum sempurna sesuai harapan pemerintah.
Dia berharap, program ini dapat segera tuntas sehingga pandemi tidak lagi terulang. "Kita memang sudah terimunisasi 86% tahap 1. Kedua sudah tinggi tapi belum 100%, sedangkan booster masih kecil," lanjutnya.
Untuk itu, vaksinasi ditingkatkan. Imunisasi anak sudah dijadwalkan. "Itu harus diikuti. Kalau yang bolong-bolong kita lakukan imunisasi tambahan atau kejar. Jadi semua perintah terkait imunisasi harus kita laksanakan, kita dukung," tandas Nina.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan koordinasi secara
pentahelix dengan lintas sektoral. "Itu yang kita inginkan, agar dengan
PID ini imunisasi anak Indonesia khususnya di Jawa Barat bisa mencapai target setinggi mungkin," katanya. (BY)
PELAKSANAAN imunisasi kejar Japanese Encephalitis (JE) dinilai penting sebagai upaya melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr. memecat 17 anggota Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP), dengan alasan konflik kepentingan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
IMUNISASI anak wajib diberikan pada bayi baru lahir hingga individu usia 18 tahun. Kementerian Kesehatan mewajibkan vaksinasi pada anak untuk melindungi buah hati
Vaksinasi BCG pada anak di negara-negara yang tinggi angka TB efektif untuk mencegah penyakit TB yang berat seperti TB di selaput otak, atau TB milier yang dapat menyebabkan sesak napas.
PENULARAN difteri di Jawa Barat menjadi perhatian dari Universitas Airlangga. Lima pulau terbesar di Indonesia dengan kasus difteri tertinggi adalah Jawa dengan 474 kasus dan 26 kematian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved