Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberikan hak kesehatan bagi masyarakat dengan memberikan stimulasi imunisasi dan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi di Bandung, akhir pekan lalu.
Nina mengatakan, imunisasi dan vaksinasi adalah salah satu upaya yang
paling efektif dalam membangun kekebalan komunal guna mencegah mewabahnya suatu penyakit di satu daerah.
Jawa Barat sendiri belum lama ini pernah mengalami darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) di Purwakarta, akibat Polio. Sejumlah balita terjangkit virus tersebut, yang akhirnya mengharuskan dilakukan Sub PIN Polio.
"Pekan Imunisasi Dunia (PID) digelar dan diikuti hampir 180 negara. Puncaknya pada minggu keempat April. Untuk di Indonesia dilakukan pada 5-10 dan Jawa Barat 13 Mei, di Bio Farma, untuk semua jenis. Seremonial penting guna melengkapi imunisasi," ujarnya.
Kalau tidak diimunisasi, lanjutnya, kita bisa sakit, karena penyakit sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi, di antaranya polio, difteri. Harusnya bisa.
"Tapi di Jawa Barat beberapa kejadian menjadi KLB, sehingga kita
menginginkan anak di Jawa Barat lengkap imunisasinya sehingga tidak
terjadi penyakit," imbuh Nina.
Karena itu, dia meminta kepada masyarakat yang telah mengikuti Sub
PIN Polio tahap 1, untuk kembali menyertakan anaknya menjalani tahap 2,
dimulai pada 15 Mei ini. Terutama di kota/kabupaten yang telah memiliki
capaian 95% ke atas.
Masih rendah
Sementara yang masih rendah akan dimulai pada 22 Mei seperti Kota
Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok. Pelaksanaannya
dilakukan selama dua pekan, terhitung sejak tanggal dimulainya
imunisasi.
"Yang kena sweeping ada empat daerah. Ini mungkin karakter
masyarakatnya. Mereka merasa sudah lengkap, jadi ngapain lagi ikut.
Padahal (Sub PIN) ini tambahan dan merupakan program nasional," ucapnya.
Demikian pula dengan vaksinasi covid-19, yang diakui Nina belum sempurna sesuai harapan pemerintah.
Dia berharap, program ini dapat segera tuntas sehingga pandemi tidak lagi terulang. "Kita memang sudah terimunisasi 86% tahap 1. Kedua sudah tinggi tapi belum 100%, sedangkan booster masih kecil," lanjutnya.
Untuk itu, vaksinasi ditingkatkan. Imunisasi anak sudah dijadwalkan. "Itu harus diikuti. Kalau yang bolong-bolong kita lakukan imunisasi tambahan atau kejar. Jadi semua perintah terkait imunisasi harus kita laksanakan, kita dukung," tandas Nina.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melakukan koordinasi secara
pentahelix dengan lintas sektoral. "Itu yang kita inginkan, agar dengan
PID ini imunisasi anak Indonesia khususnya di Jawa Barat bisa mencapai target setinggi mungkin," katanya. (BY)
Dokter sekaligus pemerhati kesehatan, Reisa Broto Asmoro, dalam diskusi daring bertajuk ASI dan Imunisasi, menyebutkan bahwa ASI dan imunisasi dua hal yang tidak bisa saling menggantikan.
Imunisasi tidak dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus apabila dia memiliki gangguan medis kontra indikasi.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
Akses layanan imunisasi yang terbatas, pasokan vaksin yang terganggu, konflik, situasi kemanusiaan yang sulit menjadi faktot bayi belum diimunisasi.
Vaksinasi influenza memang tidak menjamin anak bebas dari flu sepenuhnya, namun dapat mencegah gejala menjadi berat atau komplikasi serius.
PBB memperingatkan kesenjangan imunisasi semakin melebar, karena maraknya misinformasi dan pemangkasan drastis bantuan internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved