Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PADA tahun 2014 silam, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah marah-marah saat memergoki aktivitas pungutan liar (Pungli) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang.
Peristiwa itu pun ramai jadi perbincangan hingga tingkat nasional. Namun sejak itu, pungli di jembatan timbang lenyap.
Terkait hal itu, Ganjar juga mengapresiasi masyarakat yang turut andil dalam mentaati peraturan. Dengan segala upaya tersebut, kini jembatan timbang jauh lebih tertib, pelayanan berbasis online, dan tidak ada lagi pungli.
Baca juga : Ganjar Berhasil Antarkan Atlet Jateng Berprestasi hingga Kancah Internasional
Dari kalangan masyarakat seperti para pengusaha dan juga sopir truk turut tertib dalam mentaati peraturan. Salah satunya menjaga muatan truk tidak Over Load dan Over Dimensi.
"Masyarakat mendukung dengan ketertiban itu, umpama tidak odol, tidak over dimensi over load maka sebenarnya akan baik-baik saja," katanya kemarin.
Ade Hermanto, seorang sopir truk ekspedisi mengaku tidak ada lagi pungli di Jembatan Timbang di Jawa Tengah sejak Ganjar marah-marah.
Baca juga : Ganjar Pranowo Raih Hattrick Penghargaan Pembangunan Terbaik
"Pernah (marah-marah) di Jembatan Timbang Subah. Sekarang di Jawa Tengah sudah tidak ada apa-apa, aman lah," katanya saat diwawancara di Jembatan Timbang Ajibarang, Banyumas, ungkapnya saat ditemui Jumat (13/1).
Pria asal Pekalongan itu mengungkapkan kalau sopir dulu harus menyiapkan "amplop" untuk bisa lolos dari Jembatan Timbang. Namun, praktik itu lenyap karena sikap tegas Ganjar.
"Sejak Pak Ganjar ngamuk sudah aman. Kalau dulu harus menyiapkan uang. Kalau sekarang tidak, hanya siapkan surat-surat saja," terangnya.
Baca juga : Dukung Konsep Ramah Lingkungan, Ganjar Terapkan Ekonomi Sirkular di Jateng
Cerita positif juga disampaikan Mardiyono, sopir asal Purwokerto. Baginya, kemarahan Ganjar di Jembatan Timbang saat itu sangat membantu para sopir untuk terhindar dari pungli.
"Iya, dulu Pak Ganjar pernah ngamuk-ngamuk di Jembatan Timbang, setelah itu kondisi para sopir sangat aman. Intinya dalam perjalanan itu di Jembatan Timbang jadi aman," tuturnya.
Ade dan Mardiyono sempat menceritakan bahwa dulu Jembatan Timbang menjadi momok yang menakutkan bagi para sopir.
Baca juga : Ganjar: Desa Jadi Indikator Penting untuk Ukur Kemajuan Daerah
"Iya, intinya takutlah kalau ada Jembatan Timbang. Istilahnya uang sopir tidak seberapa takutnya ada pembayaran ini dan itu. Kalau sekarang tidak," ucap Mardiyono.
Sementara, Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Ajibarang Alkori mengatakan bahwa tindakan tegas Gubernur Ganjar membawa banyak perubahan positif bagi Jembatan Timbang. Selain pelayanan dengan sistem canggih dan online, juga tidak lagi ada pungli.
"Sejak peristiwa Pak Ganjar itu, ada banyak perubahan. Antara lain sangat terbuka dan transparan. Sistem operasionalnya pakai JTO (Jembatan Timbang Online) data langsung tekoneksi dengan pusat," ujarnya.
Akibat dari ketegasan Ganjar, kemudian terbentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah X Jawa Tengah- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
BPTD Jateng-DIY terdiri dari 10 Jembatan Timbang, di antaranya di Tanjung Brebes, Subah Batang, Sarang Rembang, Banyudono Boyolali, Klepu Kabupaten Semarang, Ajibarang Banyumas,Wanareja Cilacap, Kulwaru Kulonprogo, Kalitirto Sleman, dan Tamanmartani Sleman. (RO/OL-09)
Cuaca ekstrem kembali berpotensi di tujuh daerah di Jawa Tengah yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo dan Bumiayu.
Pada pagi cuaca umumnya cerah-berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang mengguyur tersebar tidak merata.
Pada 2025 ini, Pemprov Jateng telah memberikan beasiswa bagi anak tidak sekolah (ATS) sebanyak 1.100 anak putus sekolah atau rentan putus sekolah di SMA, SMK dan SLB.
Perempuan yang memiliki warung di Pantai Kertosari tersebut acap menghadapi terjangan air laut yang masuk ke warungnya. Terutama ketika air laut mulai pasang pagi atau siang hari.
Gelombang tinggi di perairan Jawa Tengah juga menjadi ancaman serius terhadap kegiatan pelayaran karena cukup berisiko tinggi.
Pada 2023, sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni sebesar 34,03%.
Gubernur Jateng dan Kapolri resmikan pembangunan 24 SPPG untuk percepat distribusi gizi gratis, mendukung program MBG dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Kendal masih sekitar 37 ribuan orang. Bahkan, proyeksi kedepannya bisa mencapai 63 ribu tenaga kerja.
Program sekolah kemitraan dapat menampung sekitar 5.000an peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan anak tidak sekolah atau putus sekolah.
Untuk menangani kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki integrasi program dengan pemerintah pusat sampai kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
Selain bidang pariwisata, kedatangan Presiden Perancis tersebut juga dapat menjadi pengungkit pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan Jawa Tengah.
Upaya yang dilakukan telah berulang kali. Pemprov Jateng telah tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jendral Ahmad Yani
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved