Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENATAAN permukiman di kawasan kumuh Kota Yogyakarta terus dilakukan. Bentuk penataannya berupa penguatan talud sungai dan berbagai pembangunan, seperti jalan lingkungan, pagar pembatasan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal limbah rumah tangga, saluran drainase hingga penerangan jalan.
Pada 2023, penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dilakukan di tiga lokasi yaitu di Klitren, Pakuncen, dan Prawirodirjan.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sigit Setiawan menjelaskan penanganan kawasan kumuh dilakukan berbasis pada indikator kumuh untuk menuntaskan skor indikator kumuh yang masih tinggi atau buruk.
"Penanganannya saat ini bukan lagi dalam skala kawasan untuk menata wajah suatu wilayah," kata Sigit, Jumat (13/1).
Misalnya, di Klitren, pihaknya menangani penataan sanitasi agar skor kumuhnya bisa berkurang banyak. Salah satu yang telah dilakukan adalah memundurkan rumah dari tepi Sungai Belik untuk menata sanitasi. Penataan sanitasi akan dimulai tahun ini dengan anggaran Rp1 miliar.
Di Pakuncen, penataan yang dilakukan adalah membangun jalan lingkungan sehingga terhubung dengan Tegalrejo. Secara umum, penataan di kawasan tersebut melanjutkan paket penataan kawasan kumuh yang dibiayai oleh pemerintah pusat pada 2021 dengan anggaran Rp900 juta.
Baca juga: Tinjau Pasar di Yogyakarta, Presiden: Harga Beras Masih Tinggi
Di Prawirodirjan, penataan yang dilakukan adalah membangun ruang terbuka hijau untuk publik di atas tanah Sultan Ground. Lahan tersebut semula terlihat kumuh karena digunakan untuk warung, bengkel, dan lainnya. Penataan tersebut dianggarkan sebesar Rp900 juta.
Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya menyampaikan penataan di kawasan-kawasan kumuh yang dilakukan tidak hanya mengutamakan perwajahannya, namun penataan organ dalamnya yaitu permukiman warga.
Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, menyeimbangkan wajah dan organ dalamnya dengan lebih mengutamakan permukiman dengan membangun perkampungan yang sekarang sudah menjadi gilar-gilar.
"Kami juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada warga pinggir sungai yang sudah berkenan mundur dari tepi sungai," tuturnya.
Dengan dukungan warga, kawasan ini menjadi lebih baik, sudah ada jalan inspeksi dan juga beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan warga.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar Mat) Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menyampaikan pihaknya menyiapkan tiga box hydrant dan terdapat satu titik siamese connection. Alat tersebut berfungsi untuk memasok air bisa dimanfaatkan warga untuk penanggulangan kebakaran.
Pada tahun ini, pihaknya menambah fasilitas penanganan kebakaran, yaitu jaringan hidran kampung, yaitu di Karanganyar dan Brontokusuman.
"Penentuan lokasi dilakukan berdasar kesiapan detail engineering design (DED) yang sudah disusun," imbuhnya.
Pembangunan jaringan hidran kampung di Kampung Karanganyar tersebut sepenuhnya akan dibiayai melalui APBD Kota Yogyakarta dengan alokasi sekitar Rp1,2 miliar.
Ia menyebut, beberapa kampung yang sudah memiliki jaringan hidran yaitu Notoprajan, Pathuk, Kauman, Gembakan Bawah, Ledok Tukangan, Jlagran, Cokrodirjan, Ngadiwinatan, dan Purwodiningratan.(OL-5)
Besaran Rp451 juta itu akan digunakan per kelurahan atau per rukun warga tergantu dari kajian dan penyesuaian yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta
Ada empat prioritas permasalahan yang harus dientaskan seperti kemacetan, kampung kumuh, banjir, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI berencana menata 11 rukun warga (RW). Penataan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, ia meminta persoalan kawasan kumuh menjadi fokus perhatian untuk segera dituntaskan.
“Kampung kota Jakarta mulai dibenahi secara bertahap melalui proses pelibatan dan pemberdayaan warga."
Berdasarkan data BPS DKI, pada 2017 terdapat 445 RW yang terkategorisasi kumuh atau 16,2%. Lalu, jumlahnya berkurang menjadi 225 RW atau 14,4% pada 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved