BPKP Dorong Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan Percepat Penanganan Inflasi

Denny Susanto
08/11/2022 21:00
BPKP Dorong Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan Percepat Penanganan Inflasi
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan sejumlah pejabat mengunjungi desa terpencil untuk membagikan bantuan sosial.(MI/DENNY SUSANTO)

 

Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan terus didorong untuk
melakukan percepatan penanganan inflasi di wilayah masing-masing.

Gubernur Sahbirin Noor berupaya dengan cara blusukan turun ke desa-desa. Cara pengendalian inflasi itu mendapat pengakuan sebagai rekor MURI.

"Kami terus mendorong agar pemerintah daerah baik pemprov maupun pemkab dan pemkot segera melakukan upaya pengendalian inflasi, saat ini," ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Kalsel, Rudy M Harahap, Selasa (8/11).

Menurut catatan BPKP, realisasi anggaran kegiatan penanganan dampak inflasi di daerah Kalsel masih minim. Padahal belanja pemerintah daerah juga berperan sebagai peredam kejut dampak inflasi melalui belanja bantuan sosial, subsidi sektor transportasi, penciptaan
lapangan kerja, dan perlindungan sosial lainnya.

Total alokasi belanja wajib untuk penanganan inflasi di Kalsel
dari DTU sebesar Rp147,5 miliar dan masih ditambah Belanja Tidak Terduga (BTT).


Blusukan


Pada bagian lain, salah satu upaya Pemprov Kalsel melakukan
pengendalian inflasi adalah melalui kegiatan blusukan yang dipimpin
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor turun ke desa-desa hingga daerah terpencil menjangkau hampir semua kabupaten/kota.

Kegiatan  itu ia lakukan dengan menggunakan motor trail melalui rute 1.000 kilometer yang dibarengi berbagai kegiatan sosial. Aksi itu berhasil meraih rekor MURI.

Penyerahan penghargaan rekor MURI diserahkan Customer Relation
Director MURI, Andre Purwandono, Senin (7/11) petang, saat rombongan
menyelesaikan rute di kawasan wisata Kiram Park, Kabupaten Banjar.

"Kita berharap kegiatan ini bisa menurunkan inflasi di daerah
dan bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Sahbirin.

Beragam kegiatan sosial  yang dilakukan rombongan gubernur, Forkopimda dan pejabat SKPD ini antara lain pembagian sembako, sunatan massal, dan pembagian paket untuk anak sekolah. Ada juga pembagian bibit pertanian, penyerahan dana hibah untuk pesantren dan tempat ibadah, bantuan peralatan olahraga, bantuan pemberian makanan tambahan bagi ibu dan anak untuk upaya mengatasi stunting. (N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya