Buktikan Kinerja dalam Pelayanan, BP2MI Raih Penghargaan

HAMPIR dalam setiap klaim pemerintah, para pekerja migran dianggap sebagai pahlawan devisa. Sayangnya, nasib mereka kerap kurang diperhatikan. Namun sejak pemerintahan Joko Widodo, nasib para pekerja migran mulai lebih diperhatikan lewat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Upaya itu tidak sia-sia. Nasib PMI bukan saja lebih baik, BP2MI mendapatkan penghargaan Terbaik I tingkat lembaga pemerintah non-Kementerian (LPNK) dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham)

Penghargaan tahunan ini diberikan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH 2022 bertema 'Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada para anggota JDIHN terbaik.

Baca juga: PT Timah Raih Penghargaan Subroto 2022

“Anggota JDIHN melalui para Pengelola JDIHN masing-masing saya minta mampu bergerak lebih cepat dengan membaca tuntutan keadaan yang ada saat ini. Selamat atas prestasi yang telah dicapai. Semoga dapat menginspirasi Anggota JDIHN lainnya untuk meningkatkan pengelolaan JDIHN masing-masing di instansinya,” tutur Yasonna, saat membuka acara.

Di tempat terpisah, Plt. Sekretaris Utama BP2MI, A. Gatot Hermawan mengungkapkan apresiasinya terhadap Biro Hukum dan Humas sebagai pengelola JDIH. "Ini bentuk apresiasi yang bagus bagi JDIH BP2MI dan ini akan menjadi catatan prestasi untuk kita ke depannya. Terima kasih kepada dukungan dari seluruh pegawai Biro Hukum dan Humas. Kita akan coba pertahankan prestasi ini di tahun depan,” ujar Gatot.

Senada, Kepala Biro Hukum dan Humas, Hadi Wahyuningrum menyebutkan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk keberhasilan pengelola JDIH BP2MI dalam menjawab tantangan, meningkatkan kinerja pengelolaan JDIH. “Setelah tahun lalu berada di peringkat Terbaik III, tahun ini JDIH BP2MI berhasil menjadi Terbaik I kategori LPNK. Terbukti bahwa keseriusan dalam bekerja dan evaluasi berkesinambungan dapat meraih prestasi di lingkungan kerja.”

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN memberikan anugerah JDIHN  bagi para anggota  sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja mereka.  Disampaikan Yasonna, penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh anggota untuk memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

Adapun fungsi pengelolaan JDIHN di BP2MI dilakukan oleh biro hukum dan humas. BP2MI selalu mendapatkan peringkat terbaik dalam empat tahun terakhir ajang JDIHN Awads.

Pengelolaan JDIHN, lanjut Yasonna, sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam kurun waktu empat tahun terakhir telah sejalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yakni telah dikelola secara mikro dan detail atau meminjam istilah dari Presiden bahwa para pengelola JDIHN ini telah ‘bekerja di luar rutinitas’. Hal tersebut patut diapresiasi mengingat keseriusan pengelolaan JDIHN secara tidak langsung turut mendukung program reformasi birokrasi serta penataan regulasi di Indonesia. (RO/A-1)