Pemkab/Pemkot Di Sumsel Diminta Berkoordinasi Atasi Gejolak Inflasi

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan meminta agar pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi gejolak inflasi.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menjelaskan Pemprov sudah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai wadah koordinasi setiap kabupaten/kota dengan provinsi dalam upaya mengendalikan inflasi.

"Langkah-langkah harus dilakukan agar inflasi terkendali, jika tidak daya beli masyarakat akan terganggu. Penting untuk saling berkoordinasi," katanya.

Ia mengatakan faktor pemicu inflasi diyakini bersumber dari kenaikan harga pangan. Ketidaktersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi pangan diharapkan menjadi perhatian dari pemkab/pemkot melalui TPID.

Selain itu faktor pemicu lainnya yakni kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal September lalu. Terkait kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah memiliki program jaring pengaman sosialnya.

Pemprov Sumsel juga menginisiasi pasar murah beras untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga beras dalam tiga pekan terakhir. "Sumsel mengalami gejolak inflasi, tapi masih terkendali. Tapi kita tidak boleh lengah, semua pihak harus bersinergi dan berkoordinasi,� kata dia.

Berdasarkan data BPS, Sumsel pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,26 persen (mtm), 5,60 persen (ytd) dan 6,70 persen (yoy). Penghitungan inflasi di Sumsel merupakan gabungan dari penghitungan inflasi di Kota Palembang dan Lubuklinggau dengan bobot inflasi masing-masing 93 persen dan 7 persen. Beberapa komoditas dominan penyumbang andil inflasi kumulatif Januari sampai September 2022 yang kiranya menjadi perhatian TPID, antara lain BBM, cabai merah, beras, angkutan udara, dan telur ayam ras. (OL-15)