Akrindo Minta Jokowi Tidak Naikkan Cukai Rokok 2023

PRESIDEN Joko Widodo diminta tidak menaikkan cukai rokok pada 2023 lantaran  beban masyarakat semakin berat dengan beragam kenaikan harga pada 2022.

"Kami sudah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo," tegas Wakil
Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi Retail Indonesia (Akrindo) Anang
Zunaedi, Senin (10/10).

Tuntutan Akrindo itu agar Presiden Jokowi memberikan perhatian ke
koperasi retail. Selain itu, Akrindo minta cukai rokok 2023 tidak naik.

Pihaknya juga menolak revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

Anang menjelaskan pemerintah seharusnya mengevaluasi kebijakan dan
dampaknya, karena itu harus menahan diri. Sebab pada 2022 ini
masyarakat sudah mengalami banyak kenaikan harga mulai harga BBM, bahan
pokok dan dampak kenaikan cukai rokok.

Kondisi itu membuat koperasi retail dan pedagang toko kelontong sudah
banyak yang kolaps. Mereka  kesulitan modal, pedagang yang masih
bertahan kini ketar-ketir.

Di sisi lain, menambah modal itu cukup berat di tengah proses pemulihan
ekonomi pasca-pandemi. Kondisi berat diperparah adanya retail jaringan
nasional merambah desa, sehingga kian menggerus retail kecil lokal.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dampak kenaikan cukai rokok otomatis
menurunkan omset peretail kecil. Hal itu membuat permintaan barang ke
industri merosot yang akhirnya kelangsungan usaha lesu.

Di Jatim, lanjutnya, Akrindo membina 1.050 retail kecil. Kondisi mereka
kesulitan modal imbas kenaikan harga terutama cukai rokok. Mereka yang
kesulitan modal dan tidak mampu bertahan mengalami gulung tikar.

Bahkan hasil evaluasi Akrindo terhadap koperasi di Banyuwangi, selama 2
tahun ini mengalami babak belur. Kredit bermasalah anggota cukup tinggi, usaha kuliner dan toko kelontong banyak yang kolaps.

"Ritel koperasi masih bisa eksis karena memiliki basis anggota. Yang
ritel lokal kecil kolaps. Hasil survei, hadirnya ritel besar membuat
15-20 toko kelontong di sekitarnya radius 1 kilometer kolaps dan mati,"
ucapnya.

Menurut Anang, memaksakan kenaikan cukai rokok berimbas mendongkrak
inflasi dan menurunkan daya beli. Dampaknya pun luas apalagi dunia dalam ancaman pelemahan ekonomi mengarah resesi global berimbas memukul pelaku  usaha dalam negeri yang diperparah dengan semakin menurunnya daya beli.

Sesuai rilis BPS di Kota Malang, inflasi September 2022 didorong oleh
kenaikan harga bensin 1,18% (mtm), beras 0,08% (mtm), solar 0,05% (mtm), rokok keretek filter 0,04% (mtm) dan angkutan dalam kota 0,04% (mtm).

Secara tahun kalender dan tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 5,83% (ytd) dan 7,08% (yoy). Inflasi tahunan Kota Malang masih relatif tinggi dan di atas kisaran target inflasi 3%. Namun, inflasi Kota Malang tercatat lebih rendah dari Jawa Timur maupun Nasional masing-masing tercatat sebesar 1,41% (mtm) dan 1,17% (mtm).

"Harapan kami, pemerintah menahan diri sembari melihat proses pemulihan
ekonomi dengan tidak menaikkan cukai rokok 2023," pungkasnya.(N-2)