Komitmen Istana Lindungi Nelayan Diapresiasi

PERAN nelayan sejatinya sangat penting. Eksistensi mereka sama dengan petani. Karena itu sudah selayaknya nasib mereka diperhatikan.  Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika mengungkapkan hal tersebut.

Itu pula sebabnya ia mendukung komitmen dan keseriusan Istana yang diwakili  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam melindungi nasib nelayan.

"Kami mendukung Istana dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mendorong sinergitas semua aparat di laut dalam memberikan perlindungan terhadap para nelayan kita dalam menangkap ikan sebagai mata pencaharian mereka," ujar Nova Andika dalam keterangannya, Kamis (8/9).

Menurutnya, kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan harus dikelola dengan baik. Begitu pula, jangan sampai ada nelayan kecil yang merasa terancam penghidupan mereka karena adanya kesalahan dalam menerapkan kebijakan di laut.

"Apa yang dilakukan Moeldoko merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons cepat bagi nasib para nelayan. Sehingga tidak ada nelayan kecil yang dirugikan, apalagi tersingkirkan. Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri," tegas Nova.

Dengan adanya ketegasan pemerintah itu, lanjutnya, harus ada jaminan penegakan hukum di laut. Pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para nelayan semakin terancam.

“Dengan sinergitas petugas yang bersiaga dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut, maka ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kita di lautan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya sinergitas antar kementerian/lembaga di laut agar kegiatan perikanan berjalan lancar. Sebab, kata dia, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.

Hal itu dikatakan Moeldoko saat rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen  Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin. Rapat itu terkait penindakan kapal nelayan di laut, pada Rabu (7/9) lalu.

"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko.

Diketahui, rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli lalu. Di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan secara tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. 

Moeldoko menilai, untuk membangun sinergitas antar kementerian/lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut. Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing.

Dia mengingatkan bahwa nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang konkrit dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat. (RO/A-1)