Percepat Pembangunan di Papua, Pemerintah Gelar Rakor dengan PGGP

PEMERINTAH terus berupaya membangun Papua agar tidak semakin tertinggal provinsi lain. Untuk itu Sekretariat Wakil Presiden RI menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Melalui Kemitraan dengan PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua)
Papua dan Papua Barat. 

Rapat itu melibatkan kementerian/lembaga pelaksana program dengan lembaga gereja di Papua yang tergabung dalam PGGP di Aula Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, 24/8.

Rapat koordinasi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April lalu di Jakarta. 

Saat itu, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun tanah Papua. Kini, kunjungan jajaran Sekretariat Wapres RI beserta kementerian teknis ke Papua dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan gereja sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan berbagai program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua. 

Rapat Koordinasi dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Setwapres RI, dan dipimpin langsung oleh Staf Khusus Wapres RI Prof. Masykuri Abdillah. 

Rakor ini turut mengundang Pdt. Hiskia Rollo (Ketua Umum PGGP Papua) beserta jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang juga ditunjuk PGGP untuk menjabat sebagai Ketua Umum PCC. 

Menurut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi penyelenggaraan Rakor di Papua merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan Papua. 

"Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041," ungkap Hadi.

Sementara itu, Staf Khusus Wapres RI Prof
Masykuri Abdillah mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum sejalan dengan arah percepatan pembangunan dari Wapres RI. 

"Ke depannya, kemitraan dapat terus berlanjut dengan adanya kantor perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura," ungkap Prof Masykuri.

Kementerian/lembaga yang ikut terlibat dalam Rapat Koordinasi di antaranya Kemensos, Kemenaker, Kemenkop UKM, Kemen PPA/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kemenag, Kemenkeu serta sejumlah unsur Pemda Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan ini, dibahas hasil sinkronisasi rekomendasi program pembangunan dari pimpinan gereja Papua dengan Rencana Aksi Inpres 9/2022 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Rekomendasi ini mencakup bidang pendidikan dan SDM, pengembangan ekonomi, sosial dan kesehatan. 

Selain itu, dalam pertemuan tersebut PGGP juga menyampaikan update pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom yang  ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan gereja di Papua sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan dan eksekusi program di Papua.

Kesimpulan dalam rapat koordinasi itu adalah pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk bergandengan tangan dengan PGGP Papua dan Papua Barat dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua melalui sinergi eksekusi program K/L dan pemerintah daerah di Papua bersama dengan lembaga Gereja Papua. 

Format kemitraan itu diusulkan dalam bentuk MoU antara PGGP/PB dan K/L sehingga terdapat SOP dalam kemitraan. Secara khusus, beberapa program yang dibahas di antaranya program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman dan penanganan stunting di Papua. (RO/A-1)