Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
HASIL audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan hanya ada 4 dari 12 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Kalimantan Selatan berkinerja sehat atau berkinerja baik.
Hal ini dikemukakan, Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudi M Harahap, Rabu (25/5). "Hasil audit kita hanya ada 4 PDAM yang berkinerja sehat dari 12 kabupaten/kota. Karena itu kami mengharapkan semua Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD Air Minum berkomitmen dalam penerapan Governance, Risk Management, and Control (GRC) korporasi," ungkapnya.
Penerapan GRC yang baik akan meningkatkan kesehatan dan kinerja BUMD Air Minum. Ditambahkan Rudy sebelumnya BPKP telah melakukan pertemuan bersama seluruh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD Air Minum se-Provinsi Kalsel, beberapa waktu lalu.
Tercatat ada 4 PDAM berkinerja sehat yaitu PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar, PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan PDAM Tabalong. Satu PDAM masuk kategori kurang sehat yaitu PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Sisanya sebanyak 7 PDAM masuk kategori tidak berkinerja atau kinerja tidak sehat, karena lemahnya penerapan GRC. Penilaian kinerja mencakup aspek keuangan dan non keuangan. "Bagaimana bisa berkinerja, jika tarif belum menutupi harga pokok?, kenapa tarif belum disesuaikan
bertahun-tahun?," tanya Rudy.
Rudy menekankan keberhasilan direksi BUMD Air dalam mengusulkan perubahan tarif dengan Pemerintah Daerah merupakan salah satu keberhasilan manajemen risiko dan governansi direksi. BPKP juga menyoroti reputasi BUMD Air di Kalsel serta keberadaan dewan pengawas umumnya belum dibekali pengetahuan governance. (OL-13)
Baca Juga: Nyalanesia Apresiasi Koordinator GSMB SMA Negeri 2 Nubatukan Lembata
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
WAKIL Kepala BPKP Agustina Arumsari dan suaminya memberikan pecahan uang kuno kepada Presiden Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi stelah pelantikan Arumsari
PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.
KPK sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk menindaklanjuti permintaan penghitungan kerugian negara dalam kasus itu, sejak lama.
PAKAR hukum pidana Chairul Huda menilai status tersangka yang disematkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada lima korporasi dalam kasus korupsi tata niaga timah
Pelaksanaan SKB NON CAT BPKP akan digelar di 20 titik lokasi yang telah ditentukan panitia seleksi dengan rincian 19 lokasi tersebar di Perwakilan BPKP dan 1 Kantor Pusat BPKP.
Selain antisipasi sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan, juga mengantisipasi potensi kekeringan bersamaan kemungkinan terjadi kemarau.
Secara spontan, kehadiran Gubsu bersama Bupati Samosir disambut masyarakat dengan antusias dengan harapan PDAM dapat kembali normal menyalurkan air bersih.
Selain pembangunan pipa jaringan distribusi utama, sambung Olik, manajemen PDAM Tirta Asasta juga memastikan menjelang Lebaran stok air bersih bagi pelanggannya terjaga.
Upaya mewujudkan target pemenuhan layanan air bersih perlu mempertimbangkan aspek pembiayaan dan investasi yang tidak murah.
Butuh komitmen kuat dari pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat pada air layak pakai dan air layak minum
Prioritas penyambungan pipa air bersih ini ditujukan pada daerah krisis air bersih atau pada wilayah yang tak dimungkinkan lagi untuk penggunaan air tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved