Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BANYAK kalangan petani di Indonesia masih mengeluhkan mahalnya harga pupuk non subsidi, sementara untuk pupuk subsidi alokasi dari pemerintah terbatas untuk penuhi kebutuhan petani.
Menanggapi hal itu, Syamsul Asinar Radjam, Pembina Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) mengatakan, seluruh stakeholder harus bekerja sungguh-sungguh dan ikhlas untuk membuat petani menjadi mampu agar dapat memutus ketergantungan terhadap pupuk kimia.
Menurutnya, sudah sejak lama pemerintah mencanangkan program seperti Go Organik 2010. Namun, program tersebut kurang berlangsung dengan baik, karena orientasinya tidak seperti yang diharapkan, yakni memutus ketergantungan petani terhadap asupan pupuk kimia tersebut.
"Gantinya, pemerintah membangun infrastruktur dan segala macamnya untuk mendorong pabrik pupuk nasional, memproduksi pupuk organik selain pupuk kimiawi yang jadi produksi unggulan mereka," ungkapnya di Palembang, Kamis (24/3).
Untuk memberikan alternatif bagi ketergantungan pupuk kimia, Syamsul mengatakan, perlu kesungguhan para pihak yang menemani petani.
"Penyuluh sungguh-sungguh menyuluh, pendamping sungguh-sungguh mendampingi, kesungguh-sungguhan dalam menyusun program pertanian bukan sekedar penyerapan anggaran, dan perlu memberikan garansi serta insentif bagi petani yang berikhtiar memutus ketergantungan pada pupuk kimia," jelasnya.
Soal alternatif untuk menggunakan pupuk organik, menurutnya, pupuk alami atau pupuk organik bukan alternatif. Namun, menjadi sebuah keharusan.
Sebab, sebagian besar tanah pertanian hari ini sudah kehilangan kesuburan alaminya akibat penggunaan pupuk kimia terus menerus dalam jangka waktu lama.
"Solusinya adalah kembali mengembalikan sebanyak mungkin bahan organik ke tanah-tanah pertanian, baik dalam bentuk kompos, pupuk hijau, bahan pembenah tanah, mulsa alami dan lain sebagainya," kata dia. (OL-13)
Baca Juga: Jelang Operasi Ketupat, Korlantas Pastikan Siap Kawal Mudik Lebaran 2022
Kartu Tani tetap berlaku, tapi KTP juga bisa dipakai menebus pupuk subsidi
Sejumlah petani di beberapa kecamatan, saat ini sudah melakukan persemaian
Untuk musim tanam rendeng 2023/2024 alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian mengalami penurunan.
Kami terus mengoptimalkan produksi untuk mendukung segala upaya pemerintah termasuk langkah penambahan alokasi dan jenis pupuk subsidi kepada petani
Menghadapi musim tanam, per 22 September 2020, Pusri telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 201.557,61 ton untuk urea dan 10.182,10 ton untuk NPK.
Syahrul juga menegaskan, jika kebutuhan pupuk 3 bulan terakhir selama 2020 ini harus semua terpenuhi.
Beberapa petani mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Akibatnya mereka terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi.
KTNA Sragen lebih memilih program pupuk subsidi diganti dengan bantuan tunai langsung (BLT) ketimbang program kartu tani, yang dianggap ribet.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menginisiasi pertanian padi tanpa subsidi di Gorontalo.
Rachmat Gobel bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim dan sejumlah pihak lain menginisiasi program pertanian tanpa pupuk subsidj
PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan mengurangi kuota pupuk bersubsidi bagi petani. Kebijakan ini dirasakan petani sangat memberatkan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ketersediaan pupuk, baik subsidi dan non subsidi, aman untuk musim tanam berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved