Upaya Tabayyun KSP di Desa Wadas Diapresiasi

SEMUA upaya yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sudah seharusnya mendapat apresiasi. Begitu pula upaya yang dilakukan tim Kantor Staf Presiden (KSP) yang turun langsung ke lapangan menemui  warga desa Wadas kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah dengan dipmpin oleh Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko pada Minggu (13/2).

Upaya tersebut disambut positif oleh Jaringan Mubalig Muslim Indonesia (Jammi).
Koordinator Nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi menilai upaya tim KSP itu merupakan bentuk tabayyun, mencari informasi yang lengkap. Dan diharapkan dapat menampung semua aspirasi warga desa Wadas, baik yang pro maupun yang kontra, untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Joko Widodo untuk  mencari solusi terbaik.

Baca juga: Ganjar Pranowo Kembali Temui Warga Desa Wadas

“Kami menyambut baik upaya tim KSP menemui satu per satu warga desa Wadas untuk mendengar langsung bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener. Ini penting sebagai langkah tabayyun pemerintah dan warga sehingga bisa dicarikan solusi terbaik bagi setiap warga desa Wadas,” terangnya.

Mereka berharap temuan tim KSP di lapangan dapat meredakan tensi di desa Wadas. Dia yakin konflik itu dapat dihindari melalui pendekatan  komunikatif.  Sebab boleh jadi selama ini masalahnya adalah kurangnya dialog para pihak terkait, membuat desa Wadas nampak mencekam.  

“Mudah-mudahan tim KSP yang dikomandani oleh Joko bisa jadi penghubung warga dan pemerintah. Meski nampak aktivitas warga seperti biasa, dan tak terlihat penjagaan dari aparat keamanan, kami harap pendekatannya selanjutnya lebih dialogis dan humanis. Mencari win-win solution,” sambungnya.

Irfaan juga menegaskan upaya  Tim KSP merupakan bentuk kehadiran negara bagi warganya yang sedang mengalami permasalahan. Pihaknua mendorong agar setiap pembangunan infrastruktur berasaskan win-win solution. Satu sisi, pembangunan seperti bendungan Bener itu akan terasa manfaatnya bagi warga sekitar. Namun di sisi lain, pembangunan tidak boleh merugikan warga apalagi jika dapat menimbulkan kerusakan alam.

“Selama periode Presiden Jokowi kita melihat akselerasi pembangunan insfrastruktur di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Ini sangat postitif dan kita bangga akan hal itu. Namun, warga pemilik lahan di sekitar itu, mesti punya ganti untung yang memadai. Analisis dampak alam dan lingkungan (amdal) pun harus menjadi prioritas,” tegasnya.

“Tim KSP menegaskan, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP  terkait insiden wadas. Diantaranya pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan yang perlu dievaluasi, dan alasan adanya  warga yang menolak didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya,” ujarnya. (RO/A-1)