Minggu 09 Januari 2022, 20:40 WIB

LPPHI Ancam Laporkan Bupati Rohil dan Pertamina Hulu Rokan ke KPK 

mediaindonesia.com | Nusantara
LPPHI Ancam Laporkan Bupati Rohil dan Pertamina Hulu Rokan ke KPK 

DOK LPPHI
Ketua Dewan Pembina LPPHI Haryanto

 

LEMBAGA Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) menyiapkan langkah hukum dan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait  kasus dugaan  tambang ilegal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

"Saya sebagai Ketua Dewan Pembina LPPHI menyatakan sikap akan meminta agar LPPHI menggugat pihak terkait secara perdata ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan sekaligus mempersiapkan laporan ke KPK," ungkap Ketua Dewan Pembina LPPHI Haryanto melalui keterangan tertulis, kemarin.

Haryanto menyatakan kasus dugaan  tambang ilegal di Kabupaten Rokan Hilir terungkap di saat Presiden Joko Widodo telah menertibkan ratusan izin usaha pertambangan, dan izin usaha kehutanan, serta izin usaha perkebunan. Karena itu dugaan tambang ilegal di Rokan Hilir terasa jadi sesuatu yang sangat ironis dan menyedihkan.

Apalagi, lanjut Haryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Suwandi memilih diam. Ini terkait status IUP (izin usaha pertambangan) dua perusahaan (PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu) apakah sudah boleh beroperasi menambang tanah uruk untuk kepentingan PT Pertamina Hulu Rokan.

Dalam waktu dekat LPPHI akan membuat somasi kepada pihak terkait untuk mematuhi peraturan perundang undangan, yakni terhadap UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, dan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, serta UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, jika keberadaan tambang tersebut berada di dalam kawasan hutan.

LPPHI akan somasi Menteri ESDM, Menteri KLHK, SKK Migas, Bupati Rokan Hilir, PT Pertamina Hulu Rokan, Inspektur Tambang KESDM Perwakilan Riau, dan PT Rifansi Dwi Putra untuk segera menghentikan kegiatan yang nyata melanggar UU. Jika somasi tidak diindahkan dalam waktu 6 hari kerja, lanjut Haryanto, LPPHI akan segera  melakukan langkah langkah hukum secara perdata dan pidana.

Menurut Haryanto, praktik pertambangan ilegal bukan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum setempat bisa melakukan upaya pencegahan sedini mungkin tanpa harus dilaporkan. "LPPHI akan segera mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat terkait di PN Rokan Hilir. Kami sekaligus melaporkan ke KPK terhadap pihak-pihak terkait yang sengaja melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara akibat tidak membayar kewajibannya iuran atau pajak pertambangan kepada negara dan pemda," jelasnya. (P-1) 

Baca Juga

MI/Palce Amalo

Di 2023, Pemkab Garut Targetkan Stunting Maksimal 14 Persen

👤Adi Kristiadi 🕔Rabu 06 Juli 2022, 10:15 WIB
PEMKAB Garut, Jawa Barat menargetkan angka stunting tahun depan (2023) maksimal berada di angka 14...
Ilustrasi

Kerusuhan Babarsari, DPRD DIY Dorong Aparat Proses Hukum Pelaku

👤Ardi Teristi 🕔Rabu 06 Juli 2022, 08:28 WIB
"Apapun motif yang ada, pelaku perusakan dan pelanggaraan hukum harus diproses aparat penegak...
MI/Gabriel Langga

Korban Gigitan Anjing di Sikka Meningkat, Kemenkes Kirim VAR untuk Manusia

👤Gabriel Langga 🕔Rabu 06 Juli 2022, 07:35 WIB
KEMENKES RI mengirimkan vaksin anti rabies (VAR) pada manusia di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sebanyak 3.000...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya