Partai Gelora Jawa Barat akan Perjuangkan Penuntasan Masalah Stunting

ASUPAN gizi bagi ibu-ibu hamil harus diperhatikan agar melahirkan
bayi yang sehat. Kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi agar menjamin masa
depan bangsa yang gemilang.

Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana
menyikapi masih tingginya jumlah anak gagal tumbuh (stunting) di Jawa
Barat. Di Jawa Barat angka prevalensi stunting relatif tinggi
dengan kisaran 30-40%, jauh di atas standar WHO 20%.

Anehnya, lanjut Haris, saat ini hampir tidak ada partai politik yang
fokus terhadap isu stunting. Padahal, penanganan stunting ini sangat
penting demi masa depan bangsa.

"Ini penting menyangkut persoalan bangsa. Partai Gelora akan melawan
stunting yang saat ini angkanya cukup besar khususnya di Jawa Barat,"
kata Haris di Bandung, Rabu (29/12).

Dia menjelaskan, partainya akan hadir untuk membantu mengatasi stunting
dengan mengerahkan semua kader. Saat ini, ada 60 ribu kader Partai Gelora yang siap mengawal program Gelorakan Gen-170.

Program ini akan menjadi salah satu fokus Partai Gelora dan bukan hanya
sekedar seremonial saja. "Kita akan mencoba masuk kepada pemerintah
melalui upaya dialog, agar lebih berani mengintervensi gizi. Jadi bukan
hanya dititipkan saja di posyandu. Kita akan pantau secara langsung
karena ini akan menentukan mati hidupnya bangsa kita di masa yang akan
datang," katanya.

Apalagi lanjut Haris, Indonesia akan memasuki bonus demografi pada
2030-2040. "Indonesia bakal masuk gerbang bonus demografi yang harus
menjadi lompatan generasi bagi kita. Kita tidak boleh menghasilkan
generasi yang lemah. Sesuai dengan visi Partai Gelora, kita akan dorong
Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia, kita harus menjadi salah satu
kekuatan global," jelasnya.

Empat daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, empat daerah di Jawa Barat memiliki jumlah balita gagal tumbuh (stunting) yang cukup tinggi. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Kota Cimahi.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri sosialisasi pencegahan stunting
dari hulu bagi calon pengantin yang diselenggarakan BKKBN, di Bandung,
Senin (27/12). Setiawan menjelaskan, jumlah anak yang gagal tumbuh di
keempat daerah tersebut lebih dari 20%.

Kondisi ini mengkhawatirkan karena berdasarkan standard organisasi
kesehatan dunia (WHO) angka itu sudah masuk kategori berbahaya. "Berdasarkan WHO, stunting 20% dari jumlah balita, dinyatakan bahaya. Di Jawa Barat ada di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat yang lebih dari 20%. Kita harus betul-betul lebih waspada," kata dia.

Secara keseluruhan, kabupaten/kota lain di Jawa Barat pun memiliki kasus stunting yang cukup tinggi. "Hanya tiga kategori yang hijau, yakni Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan. Kita harus kompak dan bersinergi untuk mengatasi stunting," ujar Setiawan.

Menurutnya, penanganan stunting di Jawa Barat harus lebih dioptimalkan
mengingat akan memasuki bonus demografi. "Jika lengah, kita menuju ke
arah kurang baik. Apalagi Jawa Barat sekarang menuju bonus demografi.
Usia produktif lebih dominan, sekitar 60%. Tapi apabila bonus demografi
diisi orang-orang kurang berkualitas, ini bahaya," kata dia.

Untuk mengatasinya, Setiawan menyebut pihaknya sudah menyusun cetak
biru. Salah satunya dengan melakukan pendekatan kolaborasi dengan
berbagai pihak.

"Bagaimana konvergensi dan integrasi dengan daerah. Ada empat tugas yang harus diselesaikan, oleh Bappeda. Selebihnya di Dinas Kesehatan, DP3AKB, dan Dinas Desa. Karena tidak mungkin diselesaikan oleh satu dinas saja," ujarnya seraya menyebut langkah inipun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi orangtua dan anak.

Selain itu, Setiawan menyebut pihaknya juga sudah memetakan kasus
stunting di Jawa Barat. "Kami sudah pemetaan, lalu bisa memberikan
gambaran stunting hingga level desa dan cakupan layanan. Apa saja yang
menjadi cakupan untuk diintervensi," kata dia.

Sebagai contoh, menurutnya, pemetaan sudah dilakukan di Kota Cimahi. "Di Kota Cimahi ada peta situasi yang datanya diketahui sampai ke level
kelurahan. Kita tahu prevalensinya berapa persen. Lalu cakupan balita
kurusnya berapa, balita diarenya berapa. Dengan data yang lebih
spesifik, yang lebih tajam, penanganan akan lebih baik," tegasnya. (N-2)