Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT daerah di Jawa Barat (Jabar) memiliki jumlah balita gagal tumbuh (stunting) yang cukup tinggi. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Kota Cimahi.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja saat menghadiri sosialisasi pencegahan stunting dari hulu bagi calon pengantin yang diselenggarakan BKKBN, di Bandung, Senin (27/12). Setiawan menjelaskan, jumlah anak yang gagal tumbuh di keempat daerah tersebut lebih dari 20%-nya.
Kondisi ini mengkhawatirkan karena berdasarkan standard organisasi kesehatan dunia (WHO) sudah masuk kategori berbahaya. "Berdasarkan WHO, (stunting) 20% lebih dari jumlah balita, dinyatakan bahaya. Di Jawa Barat ada di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat yang lebih dari 20%. Kita harus betul-betul lebih waspada," kata dia.
Secara keseluruhan, kabupaten/kota lain di Jawa Barat pun memiliki kasus stunting yang cukup tinggi. "Hanya tiga kategori yang hijau, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan. Kita harus sama-sama kompak dan sinergi untuk mengatasi stunting," ujarnya.
Menurutnya, penanganan stunting di Jawa Barat harus lebih dioptimalkan mengingat akan memasuki bonus demografi. "Jika lengah, kita menuju ke arah kurang baik. Apalagi Jawa Barat sekarang menuju bonus demografi. Usia produktif lebih dominan, sekitar 60%. Tapi apabila bonus demografi diisi orang-orang kurang berkualitas, ini bahaya," kata dia.
Untuk mengatasinya, Setiawan menyebut pihaknya sudah menyusun cetak biru. Salah satunya dengan melakukan pendekatan kolaborasi denganberbagai pihak. "Bagaimana konvergensi dan integrasi dengan daerah. Ada empat tugas yang harus diselesaikan, oleh Bappeda. Selebihnya di Dinas Kesehatan, DP3AKB, dan Dinas Desa. Karena tidak mungkin diselesaikan oleh satu dinas saja," ujarnya seraya menyebut langkah inipun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi orangtua dan anak.
Selain itu, Setiawan menyebut pihaknya juga sudah memetakan kasus stunting di Jawa Barat. "Kami sudah pemetaan, lalu bisa memberikan gambaran stunting hingga level desa dan cakupan layanan. Apa saja yang menjadi cakupan untuk diintervensi," kata dia.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengatasi stunting di Tanah Air. Salah satunya dengan menggerakan penanganan di tingkat hulu yakni calon pengantin. "Tidak hanya edukasi, tapi juga dengan diperiksa," katanya di tempat yang sama.
Dalam program yang dilakukannya itu, Hasto menyebut pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Agama akan melakukan pengetesan terhadap calon pengantin. "Mewajibkan semua yang mau nikah harus diperiksa tiga bulan sebelumnya. Kami akan kampanyekan terus, karena sederhana sekali, murah meriah," katanya.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin. "Diukur lingkar lengan atas, HB, tinggi badan, berat badan," katanya.
Jika ada yang terindikasi kurang gizi, pihaknya akan mengintervensi dengan harapan akan ada asupan gizi yang cukup. "Kami akan kirim modul-modul ke mereka, anda harus begini, anda harus begitu. Salah satunya datang ke puskesmas, konsumsi tablet tambah darah, asam folat, vitamin D. Tanpa ada data by name by addres, akan repot," kata dia. (OL-15)
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Ahli kesehatan Ray Wagiu Basrowi menegaskan perbaikan nutrisi dan sistem pencernaan anak krusial demi capai target stunting 14,2% di 2029.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
SEJUMLAH ibu terlihat berkumpul di sebuah ruang dengan ukuran sekitar 7 x 5 meter dari keseluruhan bangunan dengan luas sekitar 63 meter persegi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved