WAKIL Bupati Simalungun Zonny Waldi meminta agar melakukan pendataan kembali penduduk miskin dengan melibatkan stakeholder yang ada di nagori. Sehingga bisa didapatkan data yang benar untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Datalah dengan jujur dan benar, by name by address, sehingga keadilan tercipta di tengah-tengah masyarakat," kata Zonny Waldi saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar, Sumatra Utara, Selasa (9/11) sembari mengajak peserta rapat yang hadir untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Simalungun.
Turut mendampingi Zonny Waldi yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sarimuda Purba, Plt Bappeda Bontor Manullang dan Kepala BPS Marine Sohadi Angkat.
Dalam kesempatan tersebut Zonny Waldi memaparkan berbagai program dalam menanggulangi kemiskinan. "Bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin seperti ternak misalnya, pengembangan industri kecil maupun bantuan lainnya harus kita dampingi hingga pemasaran hasilnya dan juga kita lakukan evaluasi, untuk mengetahui perkembangan program kegiatan yang kita laksanakan," ujarnya.
Dalam arahannya, Zonny menginginkan dalam mewujudkan program 'Rakyat Harus Sejahtera' harus mendapat dukungan dari semua OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun.
"Saya bersama Bupati Simalungun, Bapak Radiapoh Hasiholan Sinaga ingin ke depan, dalam mewujudkan rakyat harus sejahtera disambut oleh OPD. Artinya, jika ada orang miskin di nagori harus ada program di nagori itu dan antara OPD harus berkolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan ini," kata Zonny.
Sebelumnya, Plt. Kepala Bappeda, Bontor Manullang menjelaskan bahwa tujuan rapat yang digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
"Selain itu itu juga untuk memperkuat sinergitas para stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dan memastikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di setiap OPD terakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran 2022," paparnya. (AP/OL-10)
