MESKI sempat terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas memastikan ketersediaan BBM solar di Sumatra Selatan dalam kondisi aman.
Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan kepastian tersebut tercermin dari realisasi distribusi solar sebesar 74 persen dari kuota yang telah ditetapkan.
Baca juga: Pertamina: Tak Ada Kelangkaan Solar di Jakarta, Banten dan Jabar
"BPH Migas telah mengatur kuota BBM, di mana Sumsel mendapat sebanyak 591.701 kiloliter (KL) sementara realisasinya sebanyak 437.697 KL," katanya usai acara sosialisasi kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas di Palembang, Rabu (20/10).
Bahkan berdasarkan prognosa BPH Migas di Sumsel, penyaluran solar yang masuk dalam kategori Jenis BBM Tertentu (JBT) masih tetap di bawah kuota, yakni mencapai 587.201 KL atau 99,24 persen dari kuota.
BPH Migas mencatat, terdapat 9 kabupaten/kota dari total 17 kabupaten/kota yang telah over realisasi, yakni Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, OKU Timur, Prabumulih dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Sementara serapan solar 8 daerah lainnya tercatat masih di bawah kuota. Oleh karena itu, pihaknya pun telah memberikan kesempatan kepada penyalur, baik Pertamina Patra Niaga maupun PT AKR Corporindo Tbk, untuk dapat mengintegrasikan kuota antarkabupaten/kota untuk antisipasi terjadinya kelangkaan.
Abdul menjelaskan pihaknya pun terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, selaku subholding Pertamina, terkait penyaluran solar di Sumsel.
Menurut dia, kelangkaan solar bersubsidi tak hanya terjadi di Sumsel, melainkan daerah lain pun turut mengalami kondisi serupa.
Pihaknya menilai antrean tersebut merupakan efek dari penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sehingga mobilisasi masyarakt mulai berangsur normal.
Selain itu, kata dia, antrean panjang juga disebabkan penyesuaian program digitialisasi di SPBU-SPBU, di mana petugas SPBU bakal memeriksa nomor plat kendaraan, STNK dan memasukan data ke sistem digital SPBU itu.
"Digitalisasi ini tak lain agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran, ini untuk menjamin kuota disalurkan untuk yang berhak," katanya.
Oleh karena itu, BPH Migas pun meminta agar Pertamina tetap mengawasi jika terjadi antrean di SPBU.
Sementara itu, Excecutive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rama Suhut Sinaga, mengatakan pihaknya telah berupaya agar tidak terjadi antrean BBM.
"Pengaruh level PPKM turun itu besar sekali, truk-truk banyak di jalan sehingga bisa jadi kebutuhan masyarakat tidak tecukupi. Tetapi kami telah menambah pasokan," katanya.
Dia berharap masyarakat tidak melakukan panic buying lantaran melihat antrean panjang di SPBU. Pasalnya, Rama menekankan bahwa kuota dan pasokan solar di Sumsel masih cukup. (OL-6)
