Aktifis Difabel Solo Soroti Kebijakan Inklusi yang masih Terkendala

PEMKOT Solo sudah meyakini, bahwa sejak lama Kota Solo sudah ramah difabel dan penuh dengan program inklusi. Program ini mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Namun pada saat sama, jaringan dan pegiat disabilitas menganggap, kebijakan program inklusi di Kota Solo, dan bahkan banyak kota lain di Tanah Air, masih terkendala. Karena sifatnya masih parsial, sehingga perlu pembenahan komprehensif.

"Satu contoh saja, soal aksesbilitas bagi kaum difabel. Seperti Kota Solo ini banyak ditemui program aksesbilitas, baik di gedung-gedung, seperti puskesmas dan gedung perkantoran, dan juga jalan-jalan. Namun ternyata sebagian besar tidak berstandar, sehingga masih banyak kaum disabilitas sulit mengakses," kata Pamikatsih, pegiat difabel dari Gekartin saat bincang bincang dengan Media Indonesia di Solo.

Padahal, lanjut dia, untuk pengadaan program aksesbilitas yang perlu anggaran besar itu ,dalam perencanaan sering melibatkan komunitas difabel. Tapi ketika dilaksanakan di lapangan, tidak ada perubahan.

"Kalau begini terus, ya sebaiknya dihentikan saja. Sudah banyak biaya, kadang dibongkar dan diperbaiki lagi, tapi tetap tidak standar untuk difabel. Biaya besar tapi muspro, percuma, karena difabel masih sulit mengakses," kata perempuan aktifis difabel yang sudah malang melintang di dalam dan luar negeri itu.

Saat ini, komunitas disabilitas, baik di Solo maupun kota-kota lain masih sering menggelar diskusi terkait kebijakan inklusi yang terkendala itu.

Seperti di Kota Solo, Jaringan Visi Solo Inklusi juga terus berdiskusi untuk diusulkan ke Pemkot, terkait sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang difabel atau disabilitas, yang banyak menemui kendala.

Pamikatsih sendiri sering diminta menjadi narasumber untuk menyampaikan  tentang arah gerakan inklusi saat ini, dengan mengetengahkan ide inklusi sosial, sebagai menyikapi perubahan peradaban dan sistem. (WJ/OL-10)