Selasa 12 April 2016, 09:09 WIB

Hindari Pencurian Lahan Pertamina Gandeng Kejaksaan

DW/N-1 | Nusantara
Hindari Pencurian Lahan Pertamina Gandeng Kejaksaan

Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

 

PT Pertamina (persero) Refinery Unit III menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan untuk menjaga aset perseroan yang tersebar di provinsi itu dari gangguan seperti pencurian dan penguasaan oleh masyarakat.
General Manajer Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju Mahendrata Sudibja di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin, mengatakan pencurian serta pendudukan aset Pertamina banyak terjadi, termasuk oleh masyarakat.
“Aset kami kan tersebar cukup banyak. Permasalahannya, aset kami ada yang dicuri para pihak dan tidak kembali lagi,” katanya di sela-sela penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Sayangnya, ia enggan menyebutkan luasan lahan dan berapa banyaknya lokasi yang ditempati dan dikuasai masyarakat. “Sebetulnya masyarakat tahu itu aset Pertamina. Namun, karena ditinggalkan, jadi mereka pakai. Sekarang masalahnya sudah selesai karena status sudah jelas, yakni sewa-menyewa. Sempat ada yang ngotot saat kami hendak mengamankan aset. Namun, sejauh ini semuanya bisa selesai dengan kekeluargaan dan negosiasi,” ucapnya, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam menjalankan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusaha­an, Pertamina sering terbentur masalah hukum. Baik berupa gugatan dari perusahaan atau pihak lain terkait aset yang diduduki tanpa hak sehingga membutuhkan upaya mitigasi dan penyelesaian permasalahan hukum.

Masalah serupa, sambung dia, juga terjadi di Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung yang merupakan wilayah tugasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel T Suhaimi mengatakan pihaknya akan membantu penanganan kasus perdata dan tata usaha negara dari BUMN yang mengajak bekerja sama. Sejauh ini, dia mengakui Pertamina tak memiliki kasus di pengadilan.

“Yang paling banyak masalah ditemui BUMN tentang masalah aset, pengadaan barang, dan jasa. Perlu ada tindakan preventif sebagai pencegahan dini, negosiasi dengan masyarakat sebelum ke pengadilan. Jika ada konflik, percepat penyelesaian sesuai prosedurnya,” terangnya. (DW/N-1)

Baca Juga

DOK. Dekranasda Flotim

Kriya Tenun Karya Pengrajin Flores Timur Diminati Berbagai Kalangan

👤Alexander Taum 🕔Jumat 30 September 2022, 18:25 WIB
KEUNIKAN dan eksotisme kerajinan warisan leluhur Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menarik minat pengunjung Pameran Nasional Kriyanusa yang...
DOK MI

Pemkab OKU Minta BUMDes Fokus Kembangkan Desa Wisata

👤Dwi Apriani 🕔Jumat 30 September 2022, 18:11 WIB
Pemerintah Kabupaten OKU mendorong badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Ulu Ogan untuk mengembangkan potensi wisata...
DOK MI

Dinkes Kabupaten Garut Kehabisan Vaksin Covid-19

👤Kristiadi 🕔Jumat 30 September 2022, 18:05 WIB
DINAS Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat belum maksimal melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat karena stok vaksin...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya