Jumat 09 April 2021, 07:19 WIB

Tujuh Daerah Zona Oranye di Sumsel Terapkan PPKM Mikro

Dwi Apriani | Nusantara
Tujuh Daerah Zona Oranye di Sumsel Terapkan PPKM Mikro

MI/Dwi Apriani
Plh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Akhmad Najib.

 

SEBANYAK tujuh daerah di Sumatra Selatan (Sumsel), yang masuk kategori zona oranye, ditetapkan wajib melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Ketujuh daerah itu adalah Palembang, Prabumulih, Lubuklinggau, Banyuasin, OKU, Musi Rawas, dan Muara Enim.

Pelaksana Harian Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel Akhmad Najib mengatakan penetapan tujuh daerah tersebut usai dikeluarkannya instruksi Menteri Dalam Negeri agar Provinsi Sumsel memberlakukan PPKM.

Pemberlakuan PPKM skala mikro ini dimulai sejak 6-19 April 2021 dan dapat diperpanjangan disesuaikan UU yang berlaku.

Baca juga: Gubernur Banten Minta Warga Patuhi Larangan Mudik

"Gubernur, hari ini, sudah membuat surat atau edaran sesuai aturan Mendagri untuk tujuh kabupaten/kota zona oranye," katanya, Kamis (8/4).

Dijelaskan Akhmad, pemberlakuan PPKM di Sumsel sama seperti di Jateng dan Jabar yang dilakukan pertimbangan kriteria zonasi hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

Ada sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar aturan PPKM skala mikro sesuai Peraturan Daerah (Perda) Sumsel Nomor 1 Tahun 2021
tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.

"Untuk tujuh daerah tadi, jika terdapat 3-5 orang yang positif covid-19 dalam satu RT maka wajib isolasi mandiri. Kita juga akan menegakkan lagi operasi yustisi untuk menggencarkan prokes. Sanksinya pun ada, yakni administrasi dan pidana," jelas dia.

Menurut dia, dengan pemberlakuan PPKM skala mikro, tujuh daerah tersebut harus melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PPKM berupa anggaran dari desa atau kelurahan masing-masing.

Dana tersebut dialokasikan untuk penyediaan posko hingga fasilitas protokol kesehatan berupa tempat mencuci tangan hingga alat pengecekan suhu.

"Harus berkoordinasi. Bentuk posko tingkat desa dan kelurahan. Daerah yang sudah ada posko dioptimalisasi," terang dia.

Sementara itu, untuk 10 daerah lain yang tidak memberlakukan PPKM Mikro, kepala daerahnya diminta memperkuat dan meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan di masa pandemi.

"Kami sudah menginformasikan kepada bupati untuk membuat edaran ke desa-desa," ujarnya lagi.

Saat ini, Pemprov Sumsel juga tengah memfokuskan penelusuran kasus (tracing), perawatan pasien, dan pencegahan kematian akibat infeksi covid-19.

"3T tetap terus dioptimalkan. Tingkat kematian pun menjadi atensi karena masih cukup tinggi.  Untuk tracing akan diperkuat di semua daerah," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

DOK MI

Majalengka dan Cirebon Ingatkan ASN UNtuk Tidak Mudik

👤Nurul Hidayah 🕔Rabu 21 April 2021, 22:55 WIB
PEMERINTAH Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon, Jawa Barat mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mudik pada Lebaran tahun...
ANTARA/Mohammad Ayudha

Wali Kota Solo Keluarkan Surat Edaran Larangan Mudik

👤Widjajadi 🕔Rabu 21 April 2021, 22:43 WIB
LARANGAN mudik lebaran 2021 di Kota Solo, Jawa Tengah ditegaskan dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Gibran Rakabuming...
DOK MI

Posko Pengaduan THR di Kota Yogyakarta Mulai Beroperasi Besok

👤Ardi Teristis 🕔Rabu 21 April 2021, 22:27 WIB
Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mulai Kamis (22/4) membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jejak Herbal Cagar Biosfer

Lingkungan alam di Malang menunjang pembudidayaan tanaman obat. Ada sejarah panjang yang melingkupinya

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya