Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PERTAMINA telah mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi kendala distribusi gas LPG pascabencana banjir yang memicu terjadinya kelangkaan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menerbitkan surat edaran tentang penggunaan LPG 3 kilogram di wilayah tersebut.
"Pada dasarnya stok LPG aman untuk wilayah Kalsel. Menghadapi kondisi paska banjir, Pertamina melakukan upaya optimal untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi," tutur Satria, Humas Pertamina Wilayah Kalimantan, Senin (1/3).
Diakuinya bencana banjir telah menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan termasuk trans Kalimantan Jalan Gubernur Syarkawie, jalur utama distribusi LPG dari Depo Pertamina di Kabupaten Barito Kuala untuk wilayah kabupaten/kota di Kalsel. Satria mengatakan pertamina telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini antara lain penambahan armada angkut LPG dari provinsi tetangga Kalteng.
Selain itu pengalihan pengangkutan LPG lewat jalur sungai dengan menggunakan dua unit Landing Craft Tank (LCT) untuk membawa tangki LPG dari depot mini LPG menuju SPBE.
"Sejak awal banjir terhitung 17 Januari volume LPG yang disalurkan via moda transportasi sungai sebanyak 4.954 metric ton yang diangkut 386 unit mobil tanki LPG. Jumlah mobil tanki LPG pun ditambah dari wilayah Kalteng," ujarnya.
Langkah lainnya adalah menambah waktu operasional SPBE dengan tetap beroperasi di hari Minggu dan melakukan operasi pasar di sejumlah daerah.
"Kami berharap Jalan Gubernur Syarkawie dapat diperbaiki dalam waktu segera karena jalur ini merupakan jalur utama dalam menyalurkan LPG," tambah Satria.
Pada bagian lain Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menerbitkan surat edaran tentang penggunaan LPG 3 kilogram guna mengantisipasi penyimpangan pemanfaatan LPG 3 kilogram di lapangan. Dalam surat edaran tersebut kembali ditegaskan peruntukan gas melon dan diminta ASN, TNI-Polri, UKM, kelompok usaha dan perkantoran pemerintah maupun swasta tidak menggunakan LPG 3 kilogram tetapi 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
baca juga: Gas Melon Langka Warga Tasikmalaya Kebingungan
Pantauan mediaindonesia.com, kerusakan infrastruktur jalan pascabencana banjir tidak hanya mengganggu distribusi BBM dan gas tetapi juga kebutuhan pokok serta transportasi masyarakat. Truk-truk pengangkut barang kebutuhan pokok harus mengeluarkan biaya tambahan hingga ratusan ribu rupiah untuk melewati ruas jalan yang rusak atau jalan alternatif termasuk biaya penyeberangan darurat.
Di lapangan harga kebutuhan pokok masyarakat pun terdongkrak naik. Demikian juga dengan gas 3 kilogram yang kini banyak dikeluhkan masyarakat karena sulit didapat dan harga di tingkat eceran melambung hingga Rp50 ribu pertabung. (OL-3)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved