PEMERINTAH diminta memprioritaskan pemulihan ekonomi, khususnya di sektor UMKM, yang terdampak pandemi. Penganggaran keuangan pada 2021 baik yang bersumber dari APBN maupun APBD diharapkan disalurkan kepada sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap sektor ekonomi lain.
"Pada tahun ini pemerintah harus fokus terhadap pemulihan ekonomi, salah satunya dengan menggeliatkan kembali sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional," ungkap ekonom dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, Kamis (14/1).
Menurutnya, keberpihakan terhadap sektor itu harus diberikan dengan berbagai cara mulai dari bantuan modal, restrukturisasi kredit, hingga penyediaan fasilitas yang mendorong diterapkannya protokol kesehatan di lokasi usaha tersebut.
"Bagaimana agar UMKM tetap bisa beroperasi di saat pandemi. Mereka harus dibantu untuk menyediakan alat terkait kesehatan dan pencegahan. Pemerintah menyiapkan tempat cuci tangan, pembersihnya, bahkan disubsidi untuk pengetesan covid-19," tambahnya.
Tak kalah penting, menurut Acuviarta, pemerintah harus mendorong penyaluran kredit usaha bagi pelaku UMKM. Hal ini bisa dilakukan baik dengan mendorong perbankan maupun yang bersumber dari dana pemerintah sendiri.
"Pemerintah daerah misalnya, bisa memberikan bantuan modal untuk UMKM.
Tinggal didata, dibuatkan mekanismenya. Yang penting tepat sasaran," sambungnya.
Selain itu, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mengeluarkan terobosan dan program inovasi. Hal ini sangat penting agar mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi di daerah masing-masing.
Acuviarta menilai selama ini pemerintah daerah minim terobosan
untuk memacu pemulihan ekonomi. "Saya rasa belum ada terobosan-terobosan, jadi hanya nempel pada program pusat saja."
Dia menyontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tidak memiliki inovasi dalam memicu pemulihan ekonomi khususnya di sektor UMKM. Pinjaman dana yang bersumber dari program Pemulihan Ekonomi Nasional tidak banyak dirasakan oleh pelaku UMKM.
Berdasarkan data yang diperolehnya, penyaluran kredit untuk UMKM hanya
10% dari total Rp5 triliun lebih pinjaman yang seharusnya disalurkan pada 2020, "Penyaluran pinjaman dana PEN justru didominasi sektor konstruksi dan perdagangan besar," katanya.
Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Jawa Barat yang diperoleh terkait usulan kegiatan yang
bersumber dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021,
jumlahnya mencapai Rp2,21 triliun yang akan digunakan untuk membiayai 82 kegiatan infrastruktur. Beberapa rinciannya adalah untuk infrastruktur jalan Rp583,77 miliar, pengairan Rp17,43 miliar, air limbah Rp12,09 miliar, perumahan rakyat Rp561,25 miliar, sosial pariwisata Rp250,97 miliar, dan sosial revitalisasi pasar Rp165,77 miliar.
Selain itu, terdapat juga untuk pembangunan infrastruktur perkotaan
ruang terbuka publik senilai Rp252,30 miliar, yang semuanya dilakukan
untuk penataan alun-alun di 17 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Acuviarta menyoroti besarnya alokasi pinjaman dana PEN untuk infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik tersebut. "Pembangunan seperti itu tidak berdampak signifikan terhadap
pemulihan ekonomi masyarakat sehingga seharusnya bisa lebih dikurangi
pada tahun ini atau bahkan ditahan dulu. Karena dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi masyarakat," tegasnya. (N-2)
