PENYELENGGARAAN kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara hanya boleh dilaksanakan di wilayah zona hijau. Pelaksanaan kegiatan sekolah juga masih menunggu penetapan status terkait zona penyebaran covid-19 di wilayah tersebut.
Demikian penegasan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Simalungun Parsaulian Sinaga, Senin (11/1). Menurutnya, keputusan itu sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Sumatra Utara.
"Kami mengimbau untuk menunda kegiatan belajar tatap muka. Sampai saat ini status zona penyebaran covid-19 di Kabupaten Simalungun masih dalam wilayah zona oranye dan belum hijau. Untuk itu kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan," katanya.
Parsaulian mengaku pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Sumatra Utara, sembari mempersiapkan standar protokol kesehatan di sekolah-sekolah.
"Jadi, kita tidak berani melanggar keputusan Satgas Covid-19 Provinsi Sumut. Teknisnya, kabupaten/kota berhak mengajukan, tetapi jika Gubernur tidak menyetujui, kita tidak akan mungkin melanggar keputusan."
Ia menambahkan, nantinya tim satgas covid-19 Sumut akan menindaklanjuti ke tim gugus kabupaten untuk mengajukan daerah mana yang masih termasuk zona hijau. Teknisnya sesuai dengan pesan Gubernur Sumatra Utara agar SMK dan SMA terlebih dahulu menyelenggarakan belajar tatap muka baru dua bulan selanjutnya diikuti oleh SMP, kemudian SD.
Pemkab Simalungun, imbuhnya, telah melakukan berbagai upaya serta persiapan agar sekolah mematuhi dan mengikuti standar protokol kesehatan, seperti menyediakan peralatan cuci tangan, thermogun, sanitizer, disinfektan, kamar mandi, serta fasilitas sumber air minum.
Secara terpisah, Rektor Universitas Sumatra Utara (USU) Muryanto Amin mendukung keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunda pembelajaran tatap muka. "Langkah pemerintah sudah tepat," ujarnya
Muryanto mengatakan pemerintah daerah juga perlu memberikan edukasi kepada orangtua soal dampak negatif belajar tatap muka di masa pandemi. Menurut dia, masyarakat saat ini menganggap dampak dari covid-19 punya risiko sosial. Risiko itu ialah bila terjadi klaster baru atau terjadi gejala covid-19 di satu sekolah, dikhawatirkan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat. (AP/YP/J-2)
