INDEKS membaca masyarakat di Indonesia yang masih rendah, salah satunya
dipengaruhi oleh keterbatasan akses. Tidak hanya di daerah terpencil
yang terbatas sarana dan prasarana untuk membaca, kesulitan akses inipun dirasakan di perkotaan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, perpustakaan memiliki peranan penting dalam
meningkatkan kegemaran membaca. Tidak hanya jumlahnya yang harus
ditambah agar lebih mudah dijangkau masyarakat, kualitasnya pun harus
ditingkatkan agar peranannya semakin vital.
"Hal ini harus jadi perhatian. Sebagaimana peran perpustakaan dalam
menaikan indeks membaca," katanya dalam webinar sosialisasi akreditasi
lembaga perpustakaan, yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Senin (21/12).
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber lain dari Direktorat Perpustakaan Nasional, Supriyanto.
Hadadi menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan, yakni sarana dan prasarana seperti koleksi dan perawatan buku, dan pengorganisasian perpustakaan. Selain itu juga dukungan sumber daya manusia yang berkualitas terutama yang memiliki latar belakang pendidikan terkait perpustakaan, peningkatan layanan agar bisa diakses secara digital, serta aksesibilitas dari perpustakaan itu sendiri.
"Ini fokus kami. Termasuk anggaran, bisa dari pemerintah atau bisa
dari sumber lain," katanya.
Menurut perwakilan dari Direktorat Perpustakaan Nasional, Supriyanto
terdapat sejumlah kendala dalam pengembangan perpustakaan. Di antaranya jumlah perpustakaan yang terbatas, formasi pegawai pustakawan yang juga terbatas, serta mutasi cepat dari pimpinan perpustakaan. Kendala lain ialah peraturan daerah terkait perpustakaan yang belum menjadi prioritas, serta belum maksimalnya dorongan anggaran dari pemerintah.
Dia menyebutkan kondisi perpustakaan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi demografi penduduknya. Di Indonesia, itu belum ideal karena rasio jumlah buku dengan jumlah penduduk yang masih kecil.
Untuk meningkatkan peranan perpustakaan, menurutnya, diperlukan
akreditasi perpustakaan agar keberadaan sarana bacaan tersebut
representatif dan menunjang kebutuhan masyarakat. Nantinya, dalam
akreditasi perpustakaan terdapat sejumlah indeks kinerja utama
perpustakaan nasional sesuai dengan standar perpustakaan nasional dalam
amanat Undang-Undang 43/2007 Tentang Perpustakaan.
Sesuai dengan peraturan itu, menurutnya pengelolaan perpustakaan harus
sesuai dengan standard nasional yang di antaranya harus melakukan
akreditasi, sertifikasi, serta pendidikan dan latihan perpustakaan.
"Pengelola perpustakaan harus punya SK pendirian, karena melalui inilah
secara otentik perpustakaan diakui," katanya.
Menurut dia, masih sedikit perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi. Penyebabnya, terbatasnya jumlah SDM perpustakaan
yang kompeten dan profesional, keterbatasan anggaran perpustakaan, dan masih rendahnya pemahaman akan pentingnya akreditasi. Faktor lain ialah tingginya frekuensi perputaran pimpinan perpustakaan di daerah.
"Padahal akreditasi ini penting untuk meningkatkan mutu perpustakaan,"
ujarnya.
Dalam akreditasi, menurut dia, terdapat sejumlah penguatan seperti penyusunan pedoman, penyusunan dan revisi instrumen, petunjuk
pelaksanaan, dan pedoman lembaga perpustakaan. "Pada 2019 akreditasi dilakukan terhadap 900 perpustakaan," katanya.
Untuk mempercepat penambahan akreditasi perpustakaan diperlukan sejumlah hal seperti penjadwalan, mengintensifkan koordinasi antara dinas perpustakaan provinsi dengan kabupaten/kota, sosialisasi
akreditasi di pusat dan daerah, serta kerja sama dengan organisasi
profesi bidang perpustakaan.
"Yang penting juga ialah melakukan penilaian visitasi akreditasi di dinas provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
Supriyanto menegaskan perpustakaan harus semaksimal mungkin digunakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan. Hal ini diperlukan agar masyarakat terus mendekati sumber-sumber bacaan dalam kegiatan sehari-harinya. "Inilah pentingya strategi pendekatan inklusi sosial," ucapnya.
Melalui pendekatan seperti itu, perpustakaan akan bergerak berdasarkan sistem sosial masyarakat yang ada. "Melalui pendekatan inklusif ini,
perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh semangat baru dan solusi dalam meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan," tandasnya. (N-2)
