Wakil Gubernur Jabar Minta Semua Pihak Jaga Situasi Kondusif

WAKIL Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menilai karakteristik masyarakatnya berbeda karena memiliki pemikiran yang maju baik dalam politik, ideologi, dan lainnya. Kondisi itu memerlukan peran serta berbagai unsur termasuk intelejen untuk menjaga stabilitas kamtibmas Jawa Barat yang kondusif.

Hal ini disampaikan Uu saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi Kominda Jawa Barat, di Bandung, Kamis (17/12). Menurut Uu, Jawa Barat merupakan  wilayah penyangga Ibu Kota Negara sehingga dapat memengaruhi situasi nasional.

Baca juga: Pemprov Jabar Subsidi Warga Miskin selama Covid-19

"Perlu ide-ide, inovasi yang lebih update, yang lebih hebat untuk menjaga situais kondusif masyarakat di Jawa Barat," katanya. Uu menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah.

"Masyarakatnya lebih maju, baik dalam politik, ideologi maupun lainnya. Sehingga menimbulkan dinamika beraneka ragam," katanya.

Dia berharap, intelejen bisa mendeteksi dini situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Jawa Barat. "Sehingga stabilitas kamtibmas di Jawa Barat dapat terus terjaga."

Dia berharap, intelejen dapat lebih berbaur dengan berbagai unsur, baik tokoh masyarakat, agama, pengusaha maupun lainnya agar dapat segera menyampaikan informasi agar dapat segera ditindak lanjuti. "Bisa lebih bersatu dengan masyarakat, dapat memanfaatkan tokoh masyarakat, untuk mendekati mereka-mereka yang dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi."

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Jawa Barat Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto mengatakan, peran intelejen di Jawa Barat masih sangat diperlukan. Kondisi Jawa Barat saat ini dinamis baik dari aspek keamanan , ketertiban, politik hingga isu strategis dengan berjalannya peran intelejen.

"Seperti pada Pilkada Serentak 2020, kami merekomendasikan pengawalan protokol kesehatan yang ketat. Deteksi dini kerawanan Pilkada Jawa Barat 2020, kami rekomendasi dalam Pilkada Jabar 2020 agar tidak melakukan euforia kemenangan berlebihan. Apalagi melakukan pengumpulan massa yang banyak, dan pasangan calon tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ungkapnya.

Selain itu, Agus juga menyarankan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanggulanan dan memutuskan mata rantai penyebaran covid-19, agar mengoptimalkan pemanfaatan isolasi terpusat. Operasi yustisi yang diperkuat dapat memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan penerapan protokol kesehatan.

"Menyarankan agar pemerintah daerah memperketat pembatasan sosial, pembatasan operasi tempat makan, lokasi hiburan/mall sampai pukul 20.00. Dan implementasi pembatasan sosial berskala mikro," jelasnya. (BY/A-1)