Kanwil Hukum dan HAM Harus Berinovasi Digital Untuk Layanan Publik

MENTERI Hukum dan HAM Yasona Laoly meminta kepada seluruh jajarannya agar terus melakukan inovasi pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19  berbasis digital. Menurut Yasona, meski pandemi Covid-19 belum berakhir, namun beragam inovasi pelayanan publik terus dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali. Bahkan, inovasi yang dilakukan oleh Bali ini diperkenalkan oleh Yasona Laoly dalam pertemuan dengan seluruh jajarannya di Hotel Conrad, Tanjung Benoa, Bali, Jumat (11/12) malam.

"Penerapan era new normal menjadi waktu yang tepat karena situasi pandemik memaksa pelayanan publik harus bisa dihadirkan lebih fleksibel, cepat, dan efektif. Namun tetap patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan birokrasi layanan publik berbasis digital," ujarnya.

Berbagai inovasi pelayanan publik yang dihadirkan antara lain ONE STAR (One Stop Stay Permit Extension Registration), ONE CLICK (Portal Imigrasi Ngurah Rai), Kemenkumham Masuk Desa, Sistem Informasi Absensi dan Pelaporan Paralegal, Layanan Hukum Desa, Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa, serta Website Layanan Hukum dan HAM Desa.

Kehadiran beragam inovasi ini adalah selaras dengan instruksi Menteri Hukum dan Ham pada acara Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kemenkumham Tahun 2020 beberapa bulan lalu. Yasona menginstruksikan bahwa birokrasi sudah bukan eranya lagi berjalan konvensional. Tapi sudah saatnya berbasis digital sehingga perlu suatu terobosan yang kreatif dan revolusioner untuk mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel selaras dengan kebijakan peemerintah pusat.

baca juga: Guru Bagikan Soal Ujian Dari Rumah ke Rumah

Momentum di tengah pendemi inilah yang coba dimanfaatkan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali menjadi arena latihan bagi birokratnya untuk terus menghadirkan ide-ide kreatif dalam bidang pelayanan publik sekaligus persiapan untuk menghadapi tantangan yang akan semakin berat pada masa mendatang.

"Birokrasi dituntut agar harus semakin lincah dan juga adaptif terhadap dinamika strategis yang terus berkembang," pungkasnya. (OL-3)