Puskesmas Tes Cepat Saksi Pasangan Calon

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para saksi pasangan calon (paslon) yang bertugas di TPS untuk mengikuti tes cepat meskipun tidak diatur dalam peraturan KPU.

Khofifah menyadari tes cepat bukan kewajiban para paslon. Karena itu, diperlukan bantuan para bupati dan wali kota untuk mengerahkan tenaga medis puskesmas melakukan rapid test para saksi yang akan berada di area TPS untuk mencegah terjadinya klaster pilkada.

Permintaan itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Senin (7/12) malam. Rapat koordinasi dihadiri segenap unsur Forkopimda Pemprov Jatim, Forkopimda Pemkab Sidoarjo, KPU, dan Bawaslu baik provinsi maupun Kabupaten Sidoarjo.

"Saksi kan tidak termasuk item yang disyaratkan dan kami sudah koordinasi secara internal dengan Ketua KPU dan Bawaslu. Kalau satu orang tidak terdeteksi dan beliau ada di TPS dari pagi sampai dini hari, bagaimana kalau ada hal yang tidak kita inginkan terjadi? Jadi, saya mohon seluruh kepala puskesmas untuk mengerahkan tenaga medis. Atas nama perlindungan nyawa, yuk, kita bersama," ajak Khofifah.

Tes cepat tersebut kemarin telah dilakukan di sejumlah tempat. Di Jatim, pilkada serentak digelar di 48 ribu TPS, melibatkan 19 kabupaten kota dengan jumlah pemilih sekitar 18 juta orang.

Jelang pelaksanaan pencoblosan hari ini terungkap sebanyak 245 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) termasuk Satuan Linmas reaktif covid-19. Semuanya diminta menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.

"KPPS yang reaktif ada 220 dan Linmas 25 orang hingga total 245 setelah rapid test massal jelang pencoblosan," kata komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, Istianah, kemarin.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait dengan hasil swab test terhadap 245 petugas bersangkutan. Jika hasil swab menyatakan positif, akan dilakukan pergantian petugas secepatnya.

Relawan kesehatan

Dinkes Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menempatkan ribuan relawan kesehatan untuk mengawasi sejauh mana protokol kesehatan diterapkan di TPS untuk mencegah terjadinya klaster pilkada.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal, mengatakan jumlah relawan kesehatan yang disiapkan sekitar 5.000 orang. Di setiap TPS ditempatkan satu relawan kesehatan.

"Tugas mereka mengampanyekan gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Mereka juga memfasilitasi untuk menghubungi petugas puskesmas seandainya terdapat pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat atau bergejala," cetusnya.

Relawan tersebut telah dibekali ilmu kesehatan, minimal memahami cara melakukan pertolongan pertama. Sebagian bukan tenaga kesehatan, melainkan rekrutan puskesmas.

"Relawan kesehatan ini juga bukan bagian dari KPU atau petugas KPPS, tapi memang khusus kami siapkan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara," jelas Yusman.

Di Nusa Tenggara Timur, Bawaslu memastikan terlebih dahulu penerapan protokol kesehatan covid-19 sebelum dilakukan pencoblosan. Setiap TPS wajib menyediakan alat pelindung diri, tempat cucian tangan, dan bilik khusus pemilih yang terindikasi covid-19.

Secara terpisah, Ketua KPU Belu, NTT, Mikael Nahak, memastikan pemenuhan peralatan protokol kesehatan buat TPS sudah tersedia. (PO/AD/DY/BB/N-1)