Sumut Klaim Patut Dijadikan Contoh Green Growth Plan

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai keberhasilan daerahnya dalam program pembangunan berkelanjutan, layak menjadi contoh Perencanaan Pembangunan Hijau atau Green Growth Plan bagi daerah lain.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Raja Sabrina mengutarakan, pihaknya mengetahui Pemerintah Pusat sangat mendorong kebijakan pembangunan nasional yang di antaranya adalah perencanaan kelapa sawit berkelanjutan.

"Ini dapat memberikan manfaat bagi generasi ke depan dan menjadi tren pembangunan negara kita saat ini. Kita berharap capaian Green Growth Plan dapat sesuai dengan target di daerah. Sumut dapat dijadikan contoh," ungkap Raja Sabrina, Rabu (2/12).

Keberhasilan Sumut dalam program pembangunan yang berkelanjutan sejauh ini telah menjadi perhatian pemodal dalam memertimbangkan Sumut menjadi tujuan investasi. Dan Gren Growth Plan menjadi kebijakan untuk mempertebal daya saing menjadi tujuan investasi, salah satunya karena memastikan pemenuhan pangan dengan tetap menjaga kelestarian wilayah.

Manajemen perencanaan pembangunan hijau diyakini mampu menekan dan mengendalikan dampak terjadinya perubahan iklim yang saat ini terus menjadi isu global. Karena itu semua pihak, termasuk sektor swasta, diharapkan untuk ikut berpartisipasi dan bersama-sama mewujudkannya.

Sabrina menjelaskan, salah satu bagian dari capaian indikator pendukung kelestarian lingkungan, yakni posisi Provinsi Sumut yang sangat dekat dengan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia, serta dekat dengan Malaysia, Singapura dan Thailand.

Sumut memiliki daratan seluas 72.981,23 km² dan perairan seluas 108.878,77 km². Yang mana penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan seluas 2.946.512 hektare atau sekitar 40,37% dari luas daratan.

Hutan di Provinsi Sumut tercatat seluas 3.009.212,24 hektare atau sebesar 41,23% dari luas wilayah daratan Sumut.

Hal ini, menurut Sabrina, masih sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur bahwa 30% dari luas lahan hutan harus dipertahankan.

Dari sisi ekonomi, distribusi pertumbuhan Sumut terbesar ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan rata-rata selama periode 2017-2019 tercatat mencapai 24,83%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi Sumut masih bergantung kepada pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sumut juga memiliki kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2020-2024. Juga rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal's Provinsi Sumut tahun 2019-2023. Termasuk rencana penggunaan aspal karet untuk pembangunan jalan. (OL-13)

Baca juga: Pembangunan Hijau Topang Pertumbuhan RI