Satgas Covid-19 Minta Kunker Pejabat Direm

DI tahun-tahun sebelumnya berbagai kegiatan pemerintahan lewat kunjungan kerja atau studi banding digencarkan menjelang akhir tahun, dengan alasan mempercepat penyerapan anggaran. Namun, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyerukan agar itu tidak dilakukan kali ini.

Satgas meminta pejabat setempat untuk mengerem kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah ataupun menerima tamu dari luar daerah karena bisa memicu potensi penyebaran covid-19.

Seruan tersebut merujuk pada meningkatnya kasus terkonfirmasi positif covid-19 di lingkungan pemerintahan belakangan ini. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur Yusman Faisal menduga penyebabnya berasal dari kontak erat pasien terkonfirmasi positif sebelumnya.

"Beberapa kasus yang sekarang dialami ASN ataupun anggota DPRD kemungkinan dari luar," ucapnya, kemarin.

Sejauh ini, satgas sudah menolak sederet rekomendasi instansi pemerintahan dari luar daerah yang akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur, salah satunya kunjungan Pemkab Ogan Komering Ilir.

"Kalau yang melalui satgas kita tolak. Tapi kalau yang langsung melalui ke instansi-instansi, itu yang sulit kita jangkau. Ini karena ada instansi yang tak melaporkan saat ada kunjungan," ucap Yusman.

Sejatinya, lanjut Yusman, setiap instansi pemerintahan yang akan menerima kunjungan kerja dari luar daerah maupun akan kunjungan kerja ke luar daerah harus melaporkan ke Satgas Penanganan Covid-19. Hal itu akan memudahkan tim satgas melakukan penelusuran dan pelacakan seandainya terjadi temuan kasus baru.

Hingga Sabtu (14/11), jumlah pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Cianjur tercatat sebanyak 413 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 204 orang sudah selesai isolasi atau dinyatakan sembuh, 183 orang masih dalam proses, 4 orang meninggal dunia, dan 22 orang pasien beralamat di luar Cianjur. (BB/H-2)